REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir anggota dewan yang kerap melakukan studi banding ke luar negeri. Saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan Bersama DPD-DPR, Jumat (16/8), Presiden mengingatkan anggota dewan dan jajaran eksekutif agar ukuran kinerja tak lagi berdasarkan berapa banyak beleid (UU, PP, Permen, Perda) yang dibuat. Jokowi ingin, ukuran kinerja dilihat dari sejauh mana anggota dewan dan pemerintah bisa melindungi kepentingan rakyat.
"Untuk apa studi banding jauh-jauh sampai ke luar negeri padahal informasi yang kita butuhkan bisa diperoleh dari smart phone kita. Mau ke Amerika di sini ada semuanya, mau ke Rusia di sini juga ada, mau ke Jerman di sini juga ada semuanya. Saya rasa ini relevan untuk bapak ibu anggota dewan," jelas Jokowi dalam pidatonya, Jumat (16/8).
Selain itu, Jokowi juga menyinggung perihal ukuran kinerja para penegak hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi. Menurutnya, keberhasilan penegakan hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang yang dipenjarakan. "Harus diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM yang bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselematkan," ujar Jokowi.
Soal anggaran pun, Jokowi menilai ukuran keberhasilan realisasi anggaran bukan lagi dilihat dari berapa banyak dana yang dibelanjakan. Namun berapa baik pelayanan yang diberikan kepada rakyat. Jokowi juga meminta anggota dewan, pelaksana eksekutif, dan yudikatif, untuk terus menjaga akuntabilitas kebijakan.
