REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno merespons terkait rencana pemerintah memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Sandi menilai terkait rencana tersebut perlu dilihat secara detail baik biaya maupun dampak yang ditimbulkan.

"Ya tentunya kita harus melihat secara detail rencana ini, berapa biaya dan dampak terhadap kesejahteraan, terhadap taraf hidup masyarakat, baik yang ada di Jawa yang terdampak langsung pemindahan ibu kota maupun di Kalimantan dan seluruh wilayah ibu kota," kata Sandiaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta izin kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Hal itu disampaikan dalam penutupan Pidato Kenegaraan HUT RI-74 di Gedung MPR\DPR\DPD, Jakarta pada Jumat (16/8).

"Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridha Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi yang menggunakan baju adat Sasak itu.

Namun, pada kesempatan itu, Jokowi tidak menyebutkan secara spesifik provinsi atau kota mana yang akan dijadikan ibu kota baru tersebut. Ibu kota, kata dia, bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Dia mengatakan pemindahan ibu kota tersebut dilakukan demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi.

"Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," tutup Jokowi.