REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Zulkifli Hasan merespons rencana pemerintah memindahkan ibu kota. Zulkifli mengingatkan agar pemerintah hati-hati dalam memutuskan kebijakan tersebut.
"Tentu harus hati-hati ya, persiapkan dengan matang," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (16/8). Menurut dia, ada banyak pertimbangan ihwal pemindahan ibu kota. Salah satunya adalah terkait lokasi.
"Ya lokasi tentu, sarana prasarana pendukung ya, pendukung itu sumber daya alam, yang mendukung itu air, lingkungan, dan lain-lain," jelasnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta izin kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Hal itu disampaikan dalam penutupan Pidato Kenegaraan HUT RI-74 di Gedung MPR\DPR\DPD, Jakarta pada Jumat (16/8).
"Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi yang menggunakan baju adat Sasak itu.
Namun pada kesempatan itu Jokowi tidak menyebutkan secara spesifik provinsi atau kota mana yang akan dijadikan ibu kota baru tersebut. Ibu kota, kata dia, bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.
Dia mengatakan pemindahan ibu kota tersebut dilakukan demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. "Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," tutup Jokowi.
