REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah melakukan take down ratusan ribu URL. Sebab, alamat web itu digunakan untuk menyebarkan hoaks ketika unjuk rasa terjadi pada akhir September lalu.

"Ada puncaknya sehari 270 ribu lebih ya itu paling tinggi. Tanggal 25 September itu paling tinggi 270 ribu lebih URL yang dipakai untuk menyebar hoaks," ujar Rudiantara, Kamis (10/10).

Rudiantara mengatakan hoaks ada yang bersifat disinformasi, ada pula yang memprovokasi, menghasut, bahkan mengadu domba. "Kalau hoaks setiap hari ada dan tiap hari juga kita pantau," kata dia.

Rudiantara pun mengimbau masyarakat untuk menjauhi hoaks, terutama menjelang pelantikan presiden pada 20 Oktober mendatang. "Saya berharap kita punya presiden yang mau dilantik kita dukung, ngapain bikin hoaks juga. Lebih baik kita bersatu," ujar Rudiantara.

Saat ditanya apakah Kemenkominfo akan melakukan kontrol atau pembatasan akses internet untuk mengantisipasi penyebaran hoaks saat pelantikan presiden nanti, Rudiantara tidak mau berandai-andai. "Kita berpikirnya positif. Kita jangan berandai-andai terus," ujar dia.

Mengenai buzzer, menurut Rudiantara, tidak ada yang salah dengan buzzer, sebab di undang-undang tidak ada larangan menjadi buzzer. Namun, ia mengatakan, hal yang dilarang adalah kontennya yang melanggar undang-undang.