REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Partai Demokrat berharap program prioritas partainya dapat menjadi masukan bagi Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dalam kinerjanya lima tahun ke depan. Pembicaraan soal topik tersebut telah disampaikan Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pertemuan, Kamis (10/10) kemarin.
"Kami ingin 14 program prioritas partai Demokrat yang kami usung selama kampanye dan akan kami wujudkan lima tahun ke depan juga dapat menjadi masukan bagi Presiden Jokowi juga," ujar Hinca, Jakarta, Jumat (11/10).
Terkait koalisi dan formasi kabinet, Hinca mengatakan, Demokrat mendukung Jokowi untuk menggunakan hak prerogatifnya untuk menyusun para pembantunya, sesuai undang-undang. Hinca pun mengatakan, Demokrat siap membantu jika dibutuhkan.
"Jika Presiden Jokowi meminta dan mengajak kader demokrat, tentulah kami siap membantunya," ujar Hinca.
Hinca mengatakan, saat Jokowi mengundang SBY ke istana kemarin, mereka mendiskusikan perkembangan negara dan bagaimana lima tahun ke depan. Menurut Hinca, sebagai orang yang pernah memimpin 10 tahun sebagai presiden, SBY juga turut memberikan cerita pengalamanya yang bisa menjadi pertimbangan Jokowi menjalankan mandatnya lima tahun ke depan.
"Pak SBY mengajak seluruh rakyat indonesia mendukung penuh pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan yang kedua. Kompetisi sudah berakhir saat semua anak bangsa bekerja mendukung pemerintahan ini agar makin baik mensejahterakan rakyatnya," ujar Hinca menambahkan.
Joko Widodo (Jokowi) melangsungkan pertemuan dengan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono yang juga merupakan ketua umum Partai Demokrat di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/10). Menurut Jokowi, pertemuan empat mata ini dilakukan untuk membahas kondisi politik dan Tanah Air akhir-akhir ini.
"Yang banyak berkaitan politik, dengan situasi keadaan kota akhir-akhir ini," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers. Jokowi tak membantah dalam pertemuan ini juga dibahas rencana bergabungnya Partai Demokrat dalam kabinet di pemerintahan.Kendati demikian, Jokowi menekankan, belum ada keputusan terkait hal tersebut. “Ditanyakan ke Pak SBY langsung. Kita bicara itu, tapi belum sampai sebuah keputusan," kata Jokowi lagi.
