REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan, rencana partainya untuk menjadi mitra koalisi yang kritis selama mendukung kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dalam lima tahun ke depan bukanlah muncul tanpa alasan. Bersikap kritis, meski dalam barisan pendukung Jokowi, ditujukan agar tak ada lagi muncul kebijakan yang merugikan publik dan hanya menimbulkan polemik.
"Kami (akan) mendukung penuh pemerintah dan mengawal agar tidak ada program yang berdampak negatif atau dengan kata lain kami tidak ingin ada kata kecolongan lagi," kata Irma ketika dihubungi Republika dari Jakarta, Senin (14/10).
Irma mengaku, pihaknya telah kecolongan dalam sejumlah kebijakan yang disetujui pemerintahan Jokowi 2014-2019. Seperti persetujuan pemerintah untuk merevisi sejumlah undang-undang tahun ini yang malah menuai polemik. "Terutama Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)," ucapnya.
Irma menambahkan, bersikap kritis dalam lingkar kekuasaan ditujukan agar keputusan politik yang diambil pemerintah tak merugikan rakyat. Caranya, kata Irma, dengan mengawal setiap kebijakan pemerintah dari dalam secara konstruktif, solutif dan elegan.
"Tidak dengan cara teriak-teriak keluar dan ke media, tapi dibicarakan secara internal," ujar Irma.
Meski demikian, Irma menyebut sikap kritis partainya nanti tak bisa disamakan dengan yang dilakukan Partai Amanat Nasional (PAN) selama ima tahun terakhir dalam pemerintahan Jokowi. Dan juga berbeda dengan yang dilakukan PKS saat tergabung dalam barisan pendukung pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun.
"Sangat beda. Kami justru mengawal dari dalam dengan konstruktif dan elegan dengan memberikan solusi," kata Irma.
Sebelumnya, Irma mengatakan partainya siap memainkan peran sebagai mitra koalisi yang kritis untuk mengawasi kinerja pemerintah. Sehingga fungsi check and balances bisa berjalan dengan baik.
Irma melontarkan hal tersebut untuk mengomentari kemungkinan merapatnya Partai Gerindra ke kabinet pemerintahan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. Menurut Irma, partainya mengkhawatirkan fungsi pengawasan terhadap pemerintah tak berjalan nika Gerindra bergabung dalam kabinet Jokowi-Amin.
Adapun Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh pada Ahad (13/10) malam. Meski berlangsung hingga tiga jam, Surya menyebut pertemuan itu tak sama sekali membahas kabinet Jokowi-Amin.
"Hal yang paling banyak dibicarakan adalah menjaga keutuhan bangsa. Kita sepakat untuk mementingkan kepentingan nasional," ujar Surya di kediamannya, Jakarta, Ahad (13/10).
