REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Direktur Indostrategi Arif Nurul Imam mengatakan, mengangkat menteri untuk kabinet pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin 2019-2024 dari kalangan profesional memiliki sejumlah kelebihan. Apalagi, jika kalangan profesional itu memiliki kompetensi dan rekam jejak yang sukses.
"Kriteria itu sangat penting dimiliki para menteri Kabinet Kerja II agar kebijakan antarkementerian tidak tumpang-tindih dan saling bertolak belakang. Jika melihat perkembangan politik mutakhir, nampaknya Presiden Jokowi akan melakukan rekrutmen menteri berbasis kombinasi antara konsesi dan meritokrasi," ujar Arif melalui siaran persnya yang diterima Republika.co.id, Selasa (15/10).
"Kelebihan menteri dari profesional jelas mereka lebih kompeten dan bebas dari kepentingan politik parpol sehingga akan bekerja maksimal untuk menjalankan visi Pak Jokowi," kata Arif.
Menurut dia, ada sejumlah kementerian yang harus dikomandani menteri dari kalangan profesional. Ia menyebut, menteri ESDM, menteri keuangan, menteri hukum dan HAM, Jaksa Agung, Mendikbud, Menteri Kesehatan, serta menteri BUMN harus dipilih dari kalangan profesional.
"Menteri dari kalangan profesional dia tidak punya loyalitas ganda antara parpol dan presiden. Ia akan loyal ke presiden saja," ungkapnya. Dan hal itu dinilai Arif sebagai sesuatu yang positif. "Jelas positif karena tidak menyelipkan kepentingan parpol dalam kebijakannya."
