REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji segera mengunjungi Papua, khususnya Jayapura dan Wamena, dalam waktu dekat. Pernyataan Jokowi itu disampaikannya kepada perwakilan warga pendatang di Papua yang berkunjung ke Istana Merdeka, Selasa (15/10) siang.
Jokowi dijadwalkan akan berkunjung ke Papua untuk melihat perkembangan penanganan banjir di Sentani, Jayapura dan melihat progres pembangunan di Wamena.
"Berkunjung pasti agenda pemerintahan. Presiden ingin melihat rakyatnya, pasar dan ruko yang terbakar. Rumah warga beliau akan diprioritaskan pembangunannya," ujar Ketua Kerukunan Keluarga Paguyuban Sulawesi Selatan, Mansur, Selasa (15/10).
Sejumlah perwakilan warga pendatangan yang berdomisili di Papua menemui Presiden Jokowi untuk meminta jaminan keamanan. Mereka meminta pemerintah agar menjaga stabilitas keamanan agar roda perekonomian bisa kembali berputar, khususnya di Wamena yang sempat terjadi kerusuhan pada 23 September 2019 lalu.
Saat menerima kunjungan pelajar SD dari Sentani dan Asmat pada pekan lalu, Jokowi sempat menyampaikan rencana kunjungannya ke Papua. Kunjungan ke Wamena akan dilakukan dalam satu rangkaian kunjungan ke Papua, termasuk meninjau progres pembangunan di Sentani pascabanjir bandang yang melanda wilayah tersebut pada Maret 2019 lalu.
"Kami akan meninjau yang banjir di Sentani dan Wamena dan kabupaten yang lain," ujar Jokowi.
Meski begitu Jokowi belum bisa memastikan kapan agenda kunjungan kerja tersebut bisa dilakukan. "Masih dalam perencanaan di Sekretariat Negara," kata Jokowi.
Pemerintah sendiri menargetkan untuk memulai rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan-bangunan yang rusak akibat kerusuhan di Wamena, Papua pada pekan ketiga Oktober 2019. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan, fokus pemerintah saat ini dalam proses pembersihan puing dan sisa demonstrasi yang berujung ricuh pada 23 September 2019 lalu.
"Target (rehabilitasi) saya kira secepatnya. Sekarang ini sedang pembersihan, sejalan dengan penanganan keamanan. Mudah-mudahan dua minggu ini bisa bersih. Yang penting kita bersihkan, baru rehabilitasi," kata Basuki.
Kementerian PUPR, ujar Basuki, telah mengirimkan tim teknis untuk melamukan pendataan dan audit terhadap kerusakan bangunan. Tercatat ada 10 kantor pemerintah yang rusak berat, di antaranya adalah Kantor Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Keuangan, Kantor Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informasi, Satpol PP, Badan Lingkungan Hidup, PLN, KUA, hingga Dinas Perhubungan.
Selain bangunan rusak berat, tercatat pula 34 bangunan mengalami rusak ringan dengan rincian 8 gedung kantor dan 26 gedung sarana pendidikan. Pemerintah juga mencatat ada 450 rumah toko (ruko) dan 165 rumah yang rusak akibat dibakar massa.
