REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Politikus PDIP, Masinton Pasaribu, menyinggung pihak-pihak yang menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lagi dilibatkan atas penyusunan kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Menurut Masinton, Presiden Jokowi sudah mampu menyusun kabinetnya tanpa masukan KPK.
"Yang sebut KPK tidak dilibatkan dalam menyusun kabinet, ini menyangkut hak prerogatif Presiden. Kalau lima tahun lalu, Presiden sebelum dilantik minta bantuan ke KPK dan PPATK, itu wajar sebab masih baru, " ujar Masinton dalam diskusi di Kedai Tempo, Utan Kayu, Jakarta Timur, Jumat (18/10).
Dia menilai saat itu Presiden masih membutuhkan informasi tentang rekam jejak para calon menteri dari lembaga-lembaga di luar kepresidenan. Kondisi berbeda dengan saat ini, sekarang posisi Jokowi merupakan pejawat. Sehingga dalam lima tahun masa pemerintahan periode pertama sudah memiliki informasi yang sangat cukup.
"Presiden saat ini sudah punya sumber terpercaya untuk melacak soal rekam jejak masing-masing orang yang akan masuk ke dalam anggota kabinetnya. Jadi buat orang-orang yang kepo soal kabinet, ini hak prerogatif Presiden. Tidak perlu kepo soal itu ya, " tegasnya.
Dia melanjutkan, dalam sistem presidensial, hak prerogatif Presiden merupakan hal yang mutlak. Jika ada yang perlu konsultasi kepada legislatif, itu lebih kepada fungsi lain seperti menetapkan duta besar, amnesti, abolisi dan sebagainya. "Jadi soal penyusunan kabinet itu mutlak Presiden yang tidak ada distribusi hak di dalamnya," tambah Masinton.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, Presiden Jokowi pada periode 2019-2024 tak lagi melibatkan KPK dalam menentukan menteri-menterinya.
"Kami tidak diikutkan, tetapi kami berharap bahwa yang ditunjuk oleh presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus," kata Laode di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK RI, Jakarta, Senin (14/10)
Kendati demikian, KPK tetap berharap Jokowi dapat menunjuk orang-orang yang mempunyai rekam jejak bagus untuk mengisi posisi menteri dalam periode kedua pemerintahannya. Meski KPK tidak diikutkan dalam penentuan menteri kabinet baru, Laode mengatakan, KPK siap memberikan masukan jika dimintai bantuan untuk menelusuri rekam jejak calon menteri.
