REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana mempercepat belanja di awal tahun anggaran 2020 demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu pos belanja yang akan dikejar di awal tahun adalah penyaluran bantuan sosial nontunai, seperti Kartu Sembako Murah.
Kementerian Keuangan mencatat, alokasi anggaran untuk bansos pada 2020 mencapai Rp 62 triliun, naik dari sebelumnya Rp 58 triliun pada 2019. Kenaikan alokasi anggaran lebih banyak disebabkan kenaikan besaran bansos yang diterima masyarakat dari Rp 110 ribu menjadi Rp 150 ribu per bulan.
Sementara itu, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) tidak akan berubah, yaitu 15,6 juta KPM. "Kalau 2019 itu lebih banyak di PKH sebetulnya ini masih bisa dilakukan. Karena size-nya dari sisi jumlah per kepala kan meningkat. Jadi itu masih bisa dilakukan," kata Sri Mulyani usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan DIPA dan alokasi transfer ke daerah dan dana desa di Istana Negara, Kamis (14/11).
Sri menjelaskan, belanja pemerintah untuk bansos memang terbilang paling memungkinkan untuk dilakukan di awal tahun. Alasannya, belanja jenis ini tidak memerlukan mekanisme pengadaan yang didahului dengan lelang, seperti yang terjadi di kementerian lainnya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) misalnya, sebagian besar anggarannya disalurkan untuk proyek konstruksi yang memerlukan pengadaan barang dan jasa.
"Itu yang biasanya bisa diakselerasi lebih cepat. karena tidak memerlukan apa yang disebut procurement, tidak perlu belanja modal yang memerlukan perencanaan. Sehingga dia bs langsung," kata Sri Mulyani.
Sebelumnya, Jokowi memang memerintahkan menteri dan pimpinan daerah untuk mempercepat belanja pemerintah. Salah satunya dengan mengadakan lelang lebih dini sehingga proyek bisa berjalan di awal tahun. Jokowi belajar dari realisasi lelang pada 2019 yang menyisakan Rp 31 triliun proyek belum berjalan.
"Pesan presiden supaya dokumen untuk procurement bisa diselesiakan sedini mungkin sehingga Januari bisa dijalankan," kata Sri.
