REPUBLIKA.CO.ID,SLEMAN -- Munas Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) ke-13 tidak cuma memilih Ganjar Pranowo sebagai Ketua Umum (2019-2024). Munas Kagama turut melahirkan 13 rekomendasi strategis untuk pemerintah.
Ketua Badan Pekerja (BP) Munas, Ari Dwipayana mengatakan, rekomendasi 13 itu terkait bonus demografi, pembangunan mental, konsolidasi sistem demokrasi, pemberantasan korupsi serta peran perempuan dan anak muda.
Nantinya, kata Ari, 13 rekomendasi strategis itu akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo. Selain itu, ia menekankan, 13 rekomendasi itu akan sekaligus menjadi panduan Kagama untuk mengambil langkah-langkah.
"Kita tidak ingin berdiam diri, kita ingin bersinergi, berkolaborasi dengan semua elemen bangsa untuk menuju Indonesia maju," kata Ari kepada wartawan, Selasa (19/11).
Ari menjelaskan, soal bonus demografi Kagama mendesak pemerintah untuk menyiapkan peta jalan pembangunan SDM Indonesia. Tapi, lintas sektor mulai bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan kewirausahaan.
Ia menekankan, peta jalan itu tidak sekadar dokumen pajangan. Tapi, akan memberikan panduan bagi semua lini di kementerian dan lembaga terkait strategi dan rute pembangunan SDM yang akan ditempuh.
"Dengan tahapan yang jelas dan dengan target yang terukur," ujar Ari.
Soal pembangunan mental dan karakter, Kagama merekomendasikan langkah nyata dan sistematis memperkuat karakter bangsa. Lewat pendidikan Pancasila, berbasis nilai luhur keindonesiaan dan budi pekerti.
Menurut Ari, pendidikan itu disarankan mengadopsi motede kekinian. Sehingga, nilai-nilai itu bisa tertanam, khususnya kepada generasi-generasi muda yang akan jadi pemimpin bangsa.
Kagama menyoroti pentingnya konsolidasi sistem demokrasi jalan bersama reformasi tata kelola pemerintahan kuat dan sehat. Presiden diminta pastikan berjalannya agenda reformasi hukum dengan capaian terukur.
Soal pemberantasan korupsi, Kagama mendorong perwujudan tata kelola pemerintahan bebas KKN. Ruang korupsi harus ditutup rapat, memperbaiki sistem dan tata pemerintahan berintegritas, akuntabel dan berkeadilan.
"Budaya anti-korupsi harus berjalan seiring dengan proses penegakan hukum yang keras, tegas dan efektif, sehingga memberi efek jera," kata Ari.
Kagama turut memandang pembangunan ekonomi harus bersendikan kepada kepentingan dan kekuatan nasional. Pemerintah diminta tidak cuma memperkuat daya tahan dan daya saing ekonomi untuk persaingan global.
Pemerintah diminta memperhatikan esensi pembangunan ekonomi menjawab kebutuhan rakyat dan meningkatkan kemampuan rakyat. Sehingga, rakyat mampu menjawab bersaing dalam bidang ekonomi.
Haluan ekonomi kerakyatan harus jadi jalan dalam menggerakkan ekonomi nasional. Caranya, perbaikan ekosistem usaha, memberdayakan UMKM, mendorong kewirausahaan, dan meningkatkan daya beli para pekerja.
Lalu, melakukan lompatan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani dan nelayan. Kagama mendorong pemerintah evaluasi efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.
Tujuannya, program-program itu bisa menjangkau penerima manfaat baik di pedesaan maupun perkotaan. Pendekatan harus tepat dan targetnya terukur dan ukuran paling nyata keberhasilan tentu penurunan angka kemiskinan.
Tapi, Ari menekankan, pemerintah tidak boleh berhenti kepada penurunan angka kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan harus berjalan seiring peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja.
"Serta, mendorong produktivitas rakyat, terutama di sektor industri kecil-menengah, pertanian, perkebunan dan perikanan," ujar Ari.
Kagama turut menyinggung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan melalui strategi reformasi birokrasi yang tepat. Reformasi birokrasi dipercepat, dilakukan sistematis, komprehensif dan berkelanjutan.
Reformasi birokrasi diminta mencakup struktur kelembagaan maupun kultur birokrasi. Reformasi birokrasi tidak cuma pemangkasan struktur kelembagaan, tapi harus menyentuh kultur birokrasi.
"Kultur birokrasi harus betul-betul diperbarui menjadi lebih responsif, membuka ruang partisipasi dan juga berorientasi pelayanan masyarakat, sehingga kehadiran negara benar-benar dapat dirasakan," kata Ari.
Selain itu, ia mengingatkan, Indonesia memiliki potensi generasi muda dengan talenta-talenta hebat. Karenanya, Kagama merasa perlu dilakukan manajemen pengembangan bakat-bakat dalam negeri maupun di luar negeri.
"Agar anak muda Indonesia mendapatkan ruang untuk tumbuh dan berkembang demi mendukung kemajuan bangsa," ujar Ari.
