Selasa 26 Nov 2019 17:43 WIB

Rudiantara, Kandidat yang Diusulkan Jadi Dirut PLN

Latar belakang sebagai profesional membuat Rudiantara cocok menjabat dirut PLN.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Friska Yolanda
Mantan Menkominfo Rudiantara
Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Mantan Menkominfo Rudiantara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan Rudiantara merupakan satu dari tiga kandidat yang diusulkan Kementerian BUMN untuk menduduki posisi direktur utama (dirut) PT PLN (Persero). Arya membenarkan nama mantan menteri komunikasi dan informatika itu masuk dalam proses seleksi yang diajukan ke tim penilai akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Jokowi. Arya membeberkan sejumlah alasan Rudiantara diusulkan sebagai kandidat dirut PLN.

"Pertimbangannya kenapa Pak Rudiantara kita usulkan jadi salah satu kandidat di PLN karena dia punya kemampuan dan penagalaman bisnis sebelumnya," ujar Arya di ruang media Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (26/11).

Baca Juga

Arya menyebut Rudiantara bukan pemain baru di sektor bisnis. Hal ini tak lepas dari latar belakang Rudiantara yang pernah menjadi profesional. 

Rudiantara juga memiliki kemampuan yang berkaitan dengan kebijakan publik saat menjabat sebagai menteri komunikasi dan informatika. Hal ini, kata Arya, sejalan dengan kebijakan PLN yang berhubungan dengan masyarakat luas.

"Gabungan kemampuan profesional di perusahaan dan di pemerintahan akan membantu menguatkan kami. Kami melihat Rudiantara cocok diusulkan dirut PLN," ucap Arya. 

Arya menambahkan, dua nama kandidat lain juga merupakan figur yang tak kalah mumpuni. Meski Arya enggan membuka dua nama kandidat dirut PLN. Arya menegaskan tiga kandidat dirut PLN merupakan orang-orang hebat yang mempunyai pengalaman.

"Pokoknya kita usulkan yang bagus-bagus biar Pak Jokowi nyaman milihnya. Mana pun yang dipilih itu pasti bagus," lanjut Arya. 

Arya belum bisa memastikan siapa kandidat yang akan menjadi dirut PLN. Kata Arya, keputusan tersebut masih menunggu kepulangan Menteri BUMN Erick Thohir dari Korea Selatan yang diperkirakan terjadi pada Jumat (29/11).

"Kita masih menunggu, kita tak bisa pastikan. Surat (istana) belum di tangannya (pak menteri), pak menteri lagi di Korea," ungkap Arya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement