REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia menyebut persiapan sekolah inklusi menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Kehadiran sekolah inklusi akan mengangkat orang dengan disabilitas setara dengan masyarakat pada umumnya.
"Sekolah inklusi ini PR terbesar, karena ini masih banyak hal yang harus kita pikirkan," kata Angkie, Selasa (3/12).
Menurut Angkie, saat ini sudah tidak relevan lagi mengelompokkan anak-anak dengan keterbatasan fisik maupun mental dalam sekolah luar biasa (SLB). Dia mengatakan memberikan pendidikan yang sama dengan fasilitas yang sama bagi anak-anak disabilitas seperti anak-anak lainnya merupakan upaya dalam menyetarakan disabilitas di masyarakat.
Sekolah inklusi ialah sekolah umum yang juga menerima siswa disabilitas untuk mendapatkan hak pendidikan dan fasilitas yang sama dan dilakukan dengan sedikit penyesuaian. "Sekarang kebutuhan SDM itu tinggi makanya sekarang kita butuhkan sekolah-sekolah inklusi," kata dia.
Menurutnya sekolah inklusi bisa memberikan pelajaran toleransi kepada siswa reguler untuk menghargai temannya yang berkebutuhan khusus dan tidak saling merundung satu sama lain. Selain itu siswa yang berkebutuhan khusus juga bisa merasa diterima dan tidak dikasihani karena mendapatkan pendidikan yang sama, fasilitas yang sama, dan perlakuan yang sama.
Angkie mengakui bahwa butuh usaha khusus untuk membuat pendidikan di Indonesia ramah terhadap orang dengan disabilitas. Permasalahan tenaga pengajar khusus dan anggaran menjadi hal yang harus diupayakan.
Dia menyoroti bahwa pendidikan bagi anak-anak dengan disabilitas sangat penting untuk pengembangan diri agar tidak merasa minoritas dan bisa membuktikan dirinya bisa melakukan pekerjaan pada umumnya.
Angkie menyebut saat ini pemerintah sedang menyiapkan regulasi berupa peraturan pemerintah yang mengakomodasi isu disabilitas. Saat ini, lanjut dia, baru dua peraturan yang dibuat terkait kesejahteraan dan pembangunan bagi disabilitas. Ke depannya akan banyak lagi regulasi yang diterbitkan untuk mengakomodasi isu disabilitas.
