REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Cina memprotes submisi atau proposal Malaysia tentang Laut Cina Selatan yang diajukan ke PBB pekan lalu. Submisi itu menetapkan batasan paparan Malaysia di sebelah utara yang juga bagian Laut Cina Selatan (LCS).

LCS perairan menjadi sumber ketegangan antara Cina dan negara-negara Asia Tenggara. Lalu lintas barang yang melalui perairan itu senilai lebih dari 3,4 triliun dolar AS setiap tahunnya.

Dalam Konvensi Hukum Laut PBB, setiap negara dapat mengklaim zona ekonomi eksklusif hingga 200 mil dari pantai mereka. Namun, Cina mengklaim sebagian besar LCS.

Dalam submisi mereka yang diajukan pada 12 Desember Malaysia mengatakan karena klaim Cina itu, ada wilayah berpotensi tumpang tindih di luar zona ekonomi eksklusif. Cina mengatakan submisi yang diajukan Malaysia melanggar kedaulatan mereka.

"Pelanggaran serius kedaulatan, hak berdaulat, dan yuridiksi Cina di Laut Cina Selatan," kata laporan surat kabar South China Morning Post yang mengutip nota diplomatik China yang dikirimkan ke Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Selasa (17/12). 

Belum ada pihak yang dapat dimintai komentar tentang hal ini. Kementerian Luar Negeri Malaysia, Kedutaan Besar China di Kuala Lumpur, dan Kementerian Luar Negeri China belum menjawab permintaan komentar.

"China memiliki hak histori di Laut China Selatan," tulis South China Morning Post mengutip misi permanen China di PBB dalam nota diplomasinya.

Pada 2009 Malaysia dan Vietnam mengajukan submisi gabungan. Submisi itu menetapkan paparan benua mereka yang terletak di selatan Laut China Selatan.

Pada bulan lalu pemerintah Vietnam mengatakan mereka akan mengeksplorasi langkah hukum yang dapat mereka ambil. Salah satu dari berbagai pilihan yang mereka akan lakukan di perairan tersebut. 

Komisi Batas Paparan Benua PBB mengatakan submisi parsial Malaysia akan dimasukkan ke agenda sementara pertemuan ke-53 yang akan digelar di New York pada 2021. Malaysia cukup kritis terhadap pergerakan China di LCS.

Tapi mereka kurang vokal akhir-akhir ini terutama setelah China menyalurkan dana miliaran dolar AS ke proyek-proyek infrastruktur mereka di bawah Belt and Road Initiative. Tapi pada Oktober lalu Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan negara mereka harus meningkatkan kemampuan angkatan laut untuk bersiap menghadapi konflik di LCS.