REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak longsor segera merelokasi rumah penduduk yang terdampak. Pesan ini disampaikan secara khusus kepada Gubernur Banten Wahidin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, dan Bupati Bogor Ade Yasin yang dipanggil ke Istana Merdeka, Rabu (8/1) sore.

"Saya minta di Kabupaten Bogor relokasi dari rumah-rumah yang terkena longsor bisa dilakukan. Saya akan lihat posisi tanah di PTP (Pertimbangan Teknis Pertanahan) kalau bisa akan kita..., tapi tolong nanti bu Bupati ditentukan kira-kira jangan jauh-jauh dari lokasi yang ada sehingga segera kita putuskan," jelas Jokowi, Rabu (8/1).

Jokowi meminta pemda segera merampungkan proses verifikasi terhadap korban banjir dan longsor yang memang tak bisa kembali ke rumahnya. Pemerintah, melalui alokasi dana kebencanaan, telah mengalokasikan bantuan kepada korban dengan rincian Rp 50 juta untuk rumah yang rusak berat, Rp 25 juta untuk rumah yang rusak sedang, dan Rp 10 juta untuk rumah rusak ringan.

Sedangkan rumah yang benar-benar tak bisa dihuni lagi, maka solusinya adalah relokasi. Masyarakat juga akan mendapat bantuan Rp 500 ribu per bulan hingga hunian baru bisa ditempati.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menambahkan sekitar 2.800 akan direlokasi di Sukajaya, Kabupaten Bogor. Selepas masa tanggap darurat, ujar Basuki, pemerintah pusat akan fokus menggandeng pemda melakukan langkah antisipasi banjir di masa depan.

Salah satunya, dengan melanjutkan proyek naturalisasi dan normalisasi sungai-sungai di Jakarta. Proyek ini akan dilanjutkan setelah mekanisme pembebasan lahan rampung dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Sekarang jangka menengah panjang kalau kami di strukturnya, normalisasi naturalisasi sudah sama sekarang," kata Basuki.