Kamis 09 Jan 2020 09:07 WIB

Bos IMF Sarankan Kenaikan Pajak Orang Kaya

Kenaikan pajak orang kaya diharapkan bisa mengatasi ketidaksetaraan ekonomi.

Rep: Adinda Pryanka, Idealisa Masyrafina/ Red: Nidia Zuraya
Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva.
Foto: Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP
Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Pemerintah harus mempertimbangkan untuk menaikkan pajak orang terkaya di negara masing-masing guna mengatasi ketidaksetaraan. Anjuan ini disampaikan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/ IMF) Kristalina Georgieva dalam sebuah postingan blog pada Selasa (7/1) yang dilansir dari CNBC, Rabu (8/1).

Georgieva mengatakan, ketidaksetaraan telah menjadi salah satu tantangan paling kompleks dan menjengkelkan dalam ekonomi global selama satu dekade terakhir. Tapi, ia optimistis, pembuata kebijakan memiliki kekuatan untuk memberikan perubahan nyata meskipun ada kesulitan dari sisi politis dalam melakukan reformasi.

Baca Juga

Langkah pertama yang dianjurkan Georgieva kepada pemerintah adalah memikirkan kembali kebijakan mereka. Selain itu, mempertimbangkan perpajakan progresif yang dinilainya sebagai komponen kunci dari kebijakan fiskal efektif.

"Selain distribusi pendapatan, penelitian kami menunjukkan, tarif pajak marjinal dapat dinaikkan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi," kata Georgieva.

Ini bukan pertama kalinya IMF menganjurkan kebijakan pajak progresif. Lembaga pemberi pinjaman ini sudah menyebutkan pajak progresif sebagai salah satu dari tiga metode utama untuk mengatasi ketidaksetaraan sejak 2017.

Georgieva mengatakan, cara lain yang dapat dilakukan pembuat kebijakan dalam mengatasi isu ketidaksetaraan adalah gender budgeting atau anggaran berperspektif gender.

Menurut Uni Eropa,  gender budgeting merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dengan laki laki. Kebijakan ini terfokus pada bagaimana sumber daya publik dikumpulkan dan dibelanjakan.

Gender budgeting dapat diterapkan di tingkat pusat ataupun daerah dan dapat mencakup berbagai langkah. Misalnya, merestrukturisasi anggarna dan kebijakan atau meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses anggaran.

Dalam blog-nya, Georgieva mengatakan, banyak negara kini sudah menyadari perlunya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pemerintah dapat menggunakan penganggaran gender untuk menyusun pengeluaran dan perpajakan dengan cara-cara yang bertujuan memajukan kesetaraan gender.

"Bahkan lebih jauh, meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan, pada gilirannya, mendorong pertumbuhan dan stabilitas," katanya.

Georgieva juga menyarankan agar kebijakan belanja sosial ikut berperan. Ia mencatat, pengalokasian dana untuk berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan dan dana pensiun dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan kekayaan.

Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِۗ قُلْ ءٰۤالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِۗ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاۤءَ اِذْ وَصّٰىكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَاۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ࣖ
Dan dari unta sepasang dan dari sapi sepasang. Katakanlah, “Apakah yang diharamkan dua yang jantan atau dua yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Apakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan?” Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

(QS. Al-An'am ayat 144)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement