REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi Riau akan menggelar rapat koordinasi untuk menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kota Pekanbaru pada Selasa malam ini. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sanger, mengatakan rapat penetapan status siaga darurat Karhutla akan berlangsung di Balai Pauh Janggi Jalan Diponegoro, Pekanbaru pada pukul 20.00 WIB.
Menurut dia, rapat tersebut digelar karena memperhatikan situasi dan kondisi masuknya musim kemarau dan telah terjadi Karhutla di beberapa kabupaten/kota di Riau. "Serta telah ditetapkan status siaga darurat bencana Karhutla di tiga kabupaten/kota," ujarnya pada Selasa (11/2).
Riau selalu menjadi langganan Karhutla terutama karena ulah manusia yang membuka lahan gambut di daerah tersebut. Pada tahun lalu, status siaga darurat Karhutla Riau juga ditetapkan sejak 19 Februari 2019 dan berlangsung selama sembilan bulan hingga Oktober.
Berdasarkan di situs Sipongi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Karhutla di Riau selama 2019 mencakup area seluas 75.871 hektare atau jauh lebih luas dibandingkan cakupan Karhutla tahun sebelumnya.
Pada 2017 dan 2018 kebakaran hutan dan lahan di Riau berturut-turut mencakup area seluas 6.866 hektare dan 37.236 hektare. Kebakaran hutan dan lahan di Riau menimbulkan kabut asap yang menurunkan kualitas udara ke tingkat membahayakan pada September.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan hingga akhir September 2019 jumlah penderita infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) akibat kabut asap di Riau mencapai 275.793 orang. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan di Riau pada pertengahan September juga menelan korban jiwa, menyebabkan seorang kakek berusia 69 tahun meninggal dunia di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.
Asap kebakaran hutan dan lahan di Riau juga sempat mencapai Singapura dan Malaysia. Kondisi ini membuat Presiden Joko Widodo turun ke daerah berjuluk Bumi Lancang Kuning itu pada pertengahan September 2019. Presiden menegur pemerintah daerah yang dinilai kurang mendukung upaya penanganan Karhutla sehingga kebakaran meluas.
Dengan ditetapkannya status siaga darurat Karhutla di Riau, maka pemerintah pusat melalui BNPB seperti tahun-tahun sebelumnya akan ikut membantu terutama dari segi pendanaan. Setiap tahun BNPB menyiapkan dana siap pakai atau yang kerap disebut dana on call, yang bisa digunakan untuk kedaruratan. Untuk kasus Karhutla, dana tersebut digunakan mulai dari upaya pencegahan, sosialisasi, sampai dengan penanggulangan.
Berdasarkan data BNPB, Karhutla di Riau pada 2019 menyedot anggaran dana siap pakai dari BNPB lebih dari Rp 468,66 miliar. Anggaran paling banyak dihabiskan untuk modifikasi cuaca.
Dana yang digunakan untuk operasi udara adalah bantuan sewa delapan helikopter yang digunakan untuk patroli dan pemadaman api dari udara dengan menjatuhkan bom air (water bombing) di Riau. Total ada 169,57 juta liter air yang sudah dijatuhkan selama operasi heli water bombing. Satu jam heli WB biayanya mencapai Rp 200-300 juta.
Kemudian dana yang habis untuk Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sekitar Rp 30 miliar. Operasi untuk menghasilkan hujan buatan ini menggunakan pesawat TNI AU dan teknologi dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan cara menebar garam. Proses yang disebut menyemai awan tersebut telah menebar 228.916 kilogram garam di langit Riau.
Selain itu ada pendanaan untuk operasi darat yang menghabiskan kurang lebih Rp 38,66 miliar. BNPB pada tahun ini mengerahkan 6.259 personel untuk operasi darat selama siaga darurat Karhutla di Riau. Penerima dana tersebut antara lain untuk operasi di Lanud Roesmin Nurjadin sekitar Rp 2,65 miliar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau Rp 1,1 miliar, Korem 031 Wirabima Rp 15,933 miliar, Polda Riau Rp 250 juta, dan BPBD Kabupaten Indragiri Hilir Rp 722,1 juta.
