REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta agar jajaran direksi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyederhanakan persyaratan untuk program peremajaan kelapa sawit. Arahan ini disampaikan agar gambaran perkebunan kelapa sawit dan industri turunannya yang berkelanjutan dapat tercapai.
Selama ini, Sri mengatakan, pihaknya kerap mendapatkan feedback dari berbagai penjuru mengenai persyaratan peremajaan yang masih terlalu menantang bagi petani. Ia meminta agar BPDPKS bersama pemangku kepentingan terkait dapat memangkas persyaratan dari yang kini sudah delapan poin menjadi satu syarat.
"Yang jelas dan efektif akuntabilitasnya," ucapnya dalam acara pelantikan Direktur Utama BPDPKS yang baru di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (2/3).
Sri melantik Eddy Abdurrachman sebagai Direktur Utama BPDPKS menggantikan Dono Boestami, pimpinan periode sebelumnya. BPDPKS sendiri merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang bertugas mengelola dana perkebunan kelapa sawit untuk menjaga keberlangsungan industri kelapa sawit sebagai komoditas strategis nasional Indonesia.
Diketahui, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah menargetkan peremajaan 500 ribu hektare lahan sawit selama tiga tahun ke depan. Artinya, setiap tahun, setidaknya ada 180 ribu hektare hingga 185 ribu hektare yang mendapatkan fasilitas peremajaan.
Di sisi lain, Sri menambahkan, Kemenkeu meminta agar BPDPKS dapat mendorong para petani memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR) sebagai penguatan pembiayaan peremajaan.
Pesan lain yang juga disampaikan Sri adalah keberhasilan biodiesel B30. Ia meminta adanya peningkatan pasokan pengembangan energi berkelanjutan dari B30 sembari tetap memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan energi dengan kebutuhan bagi pangan dan upaya mengurangi defisit neraca dagang.
"Saya ingin, industri dan perkebunan sawit di Indonesia bisa bangun reputasi baru berdasarkan image sustainabilitas, keadilan, dan tata kelola serta kemakmuran bagi masyarakat," tutur Sri.
Sri menjelaskan, tugas dan tanggung jawab Eddy sangat berat dan penuh tantangan. Saat ini, Indonesia telah menjadi negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia atau lebih dari dari 55 persen produksi dunia. Industri sawit telah menjadi penghasil devisa terbesar dengan kontribusi sebesar 13,5 persen dari total ekspor non migas sebesar 22,3 miliar dolar AS.
Selain itu, industri sawit juga meningkatkan kemandirian energi dengan cara menggantikan bahan bakar fosil dengan bahan bakar terbarukan berbahan dasar sawit. Melalui program B30, industri sawit bisa berperan dalam penghematan devisa melalui pengurangan impor solar senilai 8 miliar dolar AS per tahun.
Sri juga menekankan kepada BPDPKS agar mewaspadai pelemahan ekonomi dunia sebagai dampak perkembangan virus novel corona terhadap permintaan CPO dunia. "Dalam hal ini China sebagai importir terbesar kedua dari CPO kita," ujarnya.
Sementara itu, Eddy mengatakan, pihaknya akan memprioritaskan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian untuk membahas penyederhanaan persyaratan peremajaan sekaligus mencoba memetakan permasalahan dan solusinya. Sampai saat ini, ia mencatat, setidaknya baru 98 ribu hektare lahan sawit baru mendapatkan fasilitas.
Eddy juga memastikan akan melibatkan daerah melalui Dinas Perkebunan tingkat Kabupaten/ Kota maupun Provinsi. "Saya akan lebih intens berkoordinasi agar program ini betul-betul bisa dilaksanakan. Apakah dengan persyaratan yang lebih difleksibelkan atau sebagainya," katanya.
