REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau masyarakat setempat yang berada di perantauan untuk tidak mudik lebaran di tengah merebaknya virus corona atau Covid-19. Namun kenyataannya, tetap banyak warga Jatim di perantauan yang melaksanakan mudik lebih awal, meskipun Khofifah enggan mengungkapkan data pastinya.
Khofifah mengaku tidak bisa membendung gerombolan perantau yang melaksanakan mudik lebih awal tersebut. Karena, kata Khofifah, para perantau ini kerap mengeluhkan susahnya mencari rezeki di tanah rantau, setelah pandemi virus corona.
"Ada yang cerita, saya sudah coba ibu jualan online, tapi hanya 20 persen saja dari omzet yang biasanya kami jual," ujar Khofifah di Surabaya, Selasa (31/3).
Maka dari itu, kata Khofifah, Pemprov Jatim hanya bisa mengambil langkah antisipasi agar pemudik tersebut tidak malah membawa virus corona dari perantauan, dan menyebarkan di daerahnya. Yakni lewat imbauan agar bupati/ wali kota di daerah yang masuk zona merah, untuk menyiapkan ceck point untuk memeriksa kondisi fisik para pemudik, di setiap perbatasan.
"Mereka sudah menutup pintu tertentu (perbatasan) supaya lebih terbatas aksesnya. Kalau lebih terbatas aksesnya, lebih mudah melakukan monitoringnya," ujar Khofifah.
Tidak sampai disitu, lanjut Khofifah, ruang isolasi atau observasi dari tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) juga disiapkan. Sehingga kemungkinan adanya gejala pasien terjangkit covid-19 di lingkungan sekitar, bisa diantisipasi.
Hanya saja, kata mantan menteri sosial itu, masih ada permasalahan lainnya. Sebab, para perantau yang pulang juga mengeluh berharap mendapatkan prioritas keringanan pembayaran utang. "Mereka bilang tolong kami bisa dapatkan perioritas untuk restruktrisasi pembayaran utang. Itu yang mereka inginkan," kata Khofifah.
Khofifah juga mengaku telah menggelar rapat dengan pemerintah pusat secara virtual, terkait permasalahan tersebut. Hasilnya, memang harus dipikirkan bersama antar pemerintah provinsi, karena masih ada beberapa warga yang masih tinggal di tempat rantau.
"Kalau kami misalnya punya data yang bisa kami jangkau itu bisa dimasukkan (dalam skema bantuan). Datanya Pak wakil gubernur (Emil Elestianto Dardak) yang tadi dimasukkan 3,88 juta orang," ujar Khofifah.
