REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nadjamuddin Ramly menyampaikan bahwa pers dan insan pers juga terdampak pandemi virus corona atau Covid-19. Maka pilar keempat demokrasi dan ujung tombak penyampai informasi, sosialisasi dan diseminasi ini perlu juga mendapat perhatian serta bantuan.
"Saya kira sebuah negara demokrasi berkepentingan secara urgensi dengan pers, karena apapun yang dilakukan pers adalah melakukan sosialisasi, komunikasi, internalisasi dan diseminasi program pemerintah atau program siapa saja kepada publik," kata Nadjamuddin kepada Republika.co.id di Kantor MUI Pusat, Ahad (17/5).
Menurutnya, di zaman pandemi Covid-19 ini gerakan sosial dan moral harus diinformasikan melalui pers kepada masyarakat luas. Tanpa pers, apa pun yang dilakukan tidak akan sampai kepada masyarakat luas. Pers adalah wahana edukasi yang paling efektif untuk mendidik masyarakat dalam program apapun.
Ia mengatakan, di era digital ini yang paling terancam adalah media cetak yang memiliki banyak karyawan terlebih saat terjadi pandemi Covid-19. Maka mereka perlu dibantu dan disubsidi. Kalau media daring nampaknya tidak terlalu berisiko di era digital, tapi mungkin terdampak pandemi Covid-19 juga.
"Maka perlu dipertimbangkan oleh kementerian (pemerintah) supaya ada subsidi kepada para wartawan, terutama di era pandemi (Covid-19) ini, karena ada wartawan yang penghasilannya terdampak (Covid-19)," ujarnya.
Ia berpandangan, perlu adanya simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah dan pers. Dengan catatan pers tetap menjalankan tugas-tugasnya sebagai pilar keempat demokrasi. Sehingga pers tetap memiliki pendapatan di tengah pandemi Covid-19.
"Sehingga (pers dan) wartawan tetap bisa mendidik masyarakat, karena (mereka) menjadi ujung tombak komunikasi, sosialisasi serta diseminasi," ujar Nadjamuddin yang juga Wakil Ketua Satgas Covid-19 MUI Divisi Penyaluran Bantuan.
