Jumat 22 May 2020 01:50 WIB

Twitter Uji Coba Fitur Pembatasan Pembalas Kicauan

Fitur memungkinkan pengguna Twitter untuk memilih orang yang bisa membalas kicauan.

Rep: Inas Widyanuratikah/ Red: Nora Azizah
Twitter sedang menguji pengaturan baru yang memungkinkan pengguna memilih orang yang dapat membalas kicauan (Foto: ilustrasi Twitter)
Foto: Digitaltrends
Twitter sedang menguji pengaturan baru yang memungkinkan pengguna memilih orang yang dapat membalas kicauan (Foto: ilustrasi Twitter)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Twitter sedang menguji pengaturan baru yang memungkinkan pengguna memilih orang yang dapat membalas kicauan. Fitur baru ini diuji coba oleh Twitter mulai Rabu (20/5) waktu setempat.

Sebelum mengirim cuitan, pengguna dapat memilih siapa yang dapat membalas dibagi ke dalam tiga pilihan. Pertama pilihan bisa untuk semua orang di Twitter yang merupakan pengaturan default, hanya orang yang Anda ikuti, atau hanya orang Anda sebutkan.

Baca Juga

Jika Anda memilih salah satu dari dua pilihan terakhir, cuitan akan diberi label dan ikon balasan akan berwarna abu-abu. Orang yang melihat cuitan Anda tidak dapat membalas, namun mereka masih bisa melihat, me-retweet, atau menyukai cuitan tersebut.

Saat ini, hanya sekelompok orang yang dapat menggunakan fitur tersebut. Twitter tidak menjelaskan kapan fitur itu akan diluncurkan secara lebih umum untuk seluruh penggunanya.

Pembatasan ini dapat membantu pengguna mencegah intimidasi online. Namun, sejumlah pihak mengungkapkan kekhawatiran alat tersebut dapat disalahgunakan oleh pejabat publik.

"Sebagai masalah umum, investasi Twitter dalam mengontrol pengguna adalah hal yang baik, tapi pejabat publik akan melanggar kewajibannya sebagai pejabat apabila menggunakan fitur ini," kata Staf pengacara dengan pidato, privasi, dan proyek teknologi ACLU, Vera Eidelman dilansir di Cnet, Kamis (21/5).

Menurut Vera, pejabat tidak boleh menggunakan alat ini untuk memutuskan siapa saja yang bisa merespons cuitannya. "Pejabat publik tidak boleh memutuskan siapa yang dapat atau tidak bisa membalas akun untuk permintaan bantuan pemerintah, yang mungkin meningkat karena Covid-19," kata dia menambahkan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement