Sabtu 13 Jun 2020 11:56 WIB

UMM Soroti Dinamika Politik di Tengah Pandemi Covid-19

selama ini komunikasi pemerintah terkait Covid-19 kurang terkoordinasi dengan baik.

Rep: Wilda Fizriyani/ Red: Muhammad Akbar
Kampus UMM.
Foto: Dokumen.
Kampus UMM.

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menyoroti praktik politik kebijakan pemerintah beserta problematikanya melalui forum Ngupination. Forum diskusi daring ini bertemakan "Dinamika Politik dan Kebangsaan di Tengah Pandemi’’ dengan menghadirkan dua pembicara.

Aktivis muda Muhammadiyah, Hasnan Bahtiar menjelaskan, pemerintah saat ini telah melakukan kerja keras melalui beberapa kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Jaring Pengaman Sosial. Keberhasilan pelaksanaan kedua kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan komunikasi pemerintah kepada publik.

Akademisi UMM ini menilai, selama ini komunikasi pemerintah terkait Covid-19 kurang terkoordinasi dengan baik. Masih sering terjadi silang pendapat antara pejabat pemerintahan yang menandakan lemahnya koordinasi sehingga menimbulkan kebingungan buat publik.

"Ini berdampak pada ketidakpatuhan publik karena kesimpangsiuran informasi dan sosialisasi yang minim," jelas Hasnan.

Dalam komunikasi krisis, kata Hasnan, saluran informasi yang terintegrasi atau satu pintu itu sangat penting. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menyelesaikan persoalan ini. Dengan demikian kebijakan pemerintah mengenai Covid-19 dapat diterima publik secara baik.

Staff Khusus Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko-PMK), M. Khoirul Muaffqin berpendapat, semua lapisan masyarakat di Indonesia harus bersatu padu dalam menghadapi Covid-19.

Tanpa kepatuhan masyarakat, langkah pencegahan seperti PSBB tidak terlihat efektif. Di sisi lain bantuan sosial yang diberikan pemerintah menghadapi persoalan klasik yaitu keakuratan data.

Di banyak daerah, kata Khoirul, penerima manfaat tidak tepat sasaran  sangat berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Untuk menyelesaikan ini, maka sinergitas antara level pemerintahan dan masyarakat sangat dibutuhkan.

"Berkaca pada beberapa negara yang berhasil dalam penanganan Covid-19, kepatuhan publik pada protokol kesehatan terjadi karena kuatnya kepercayaan pada pemerintah. Itulah yang saat ini sedang dilakukan pemerintah," jelas Khoirul.

Khoirul juga mengingatkan Indonesia sebenarnya mengalami keterbatasan anggaran dan konstruksi sosial, budaya dan demografi Indonesia yang kompleks. Namun pemerintah tetap melakukan hal yang terbaik misalnya melalui penerapan normalitas baru (new normal). Kebijakan ini diharapkan agar kehidupan ekonomi tetap berjalan dengan tetap memberlakukan protokol Covid-19.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement