REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dianjurkan untuk melaksanakan kembali pelayanan keluarga berencana (KB) seperti saat sebelum terjadinya pandemi virus corona SARS-CoV2 (Covid-19). Tentunya pemberian pelayanan KB saat pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

President of Asian Population Association Aris Ananta menganjurkan BKKBN untuk dapat melaksanakan kembali pelayanan KB secara masif.

"Ini seperti sebelum pandemi dengan protokol kesehatan yang ketat. Masyarakat berhak mendapatkan akses KB walau ditengah pandemi karena kontrasepsi adalah kebutuhan dasar," katanya saat mengisi webinar internasional bertema 'Covid-19: Public Health and Economic Perspective', Kamis (25/6).

Karena itu, ia meminta BKKBN harus fokus terhadap unmeet need, terutama di rural area atau daerah pedesaan yang jauh dari fasilitas kesehatan dan sulit dalam mengakses KB. Selain itu, ia meminta BKKBN memprioritaskan penggunakan kontrasepsi jangka panjang.

Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN Rizal Damanik menambahkan, pelayanan KB sudah seharusnya berfokus untuk menjangkau kelompok yang kurang terlayani, terutama di daerah dengan unmet need yang tinggi, termasuk orang miskin dan mereka yang tidak memiliki asuransi kesehatan. 

“BKKBN bekerja sama dengan 500 pemerintah daerah, kami memastikan bahwa distribusi alat kontrasepsi dari gudang ke 18 ribu fasilitas kesehatan di Kab/Kota sudah sesuai dengan perencanaan suplai kembali," ujarnya.

Ia menambahkan, inovasi rantai pasok berbasis masyarakat dibantu dengan petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) telah diperkenankan untuk memberikan kontrasepsi secara langsung kepada pasangan usia subur yang telah memenuhi syarat. Karena itu, pihaknya berterima kasih kepada pemerintah daerah dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) atas komitmen gigih mereka dalam mendidik dan tetap menyediakan pelayanan KB dalam situasi saat ini.