REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengizinkan uji coba pembukaan dua destinasi wisata berbasis masyarakat, Pule Payung dan Kalibiru yang berada di Kecamatan Kokap atau di atas Waduk Sermo.
Sekretaris Dinas Pariwisata Kulon Progo Nining Kunwandari di Kulon Progo, Senin (29/6), mengatakan Dinas Pariwisata sudah melakukan simulasi persiapan sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia untuk pembukaan destinasi wisata dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat supaya tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.
"Berdasarkan hasil simulasi yang kami lakukan, Pule Payung dan Kalibiru hasilnya sangat memuaskan. Kami menyimpulkan dua destinasi wisata ini dapat dilakukan uji coba untuk umum. Namun pembukaan secara luas, masih menunggu dari keputusan Pemda DIY," kata Nining.
Namun demikian, kata Nining, Dipsar Kulon Progo akan melakukan pemantauan secara berkala dan secara acak guna keperluan evaluasi sebagai dasar pertimbangan rekomendasi pembukaan destinasi wisata secara penuh. Ia berpesan kepada pengelola Pule Payung dan Kalibiru untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Untuk sementara melakukan pembatasan jumlah pengunjung sesuai luas destinasi wisata. Misalnya, aturan tentang pembatasan jumlah kunjungan yang maksimal hanya 50 persen dari total kapasitas destinasi wisata.
"Kalau ketahuan dan kami mendapat laporan pengelola tidak menerapkan protokol kesehatan secara ketat, kami tidak akan segan-segan menutup destinasi wisata. Penerapan protokol kesehatan ini demi keselamatan dan kepentingan bersama," kata Nining.
Ia berharap uji coba pembukaan Pule Payung dan Kalibiru ini mampu membangkitkan ekonomi pelaku wisata, jasa usaha pariwisata, jasa transportasi wisata, dan menggerakkan ekonomi di sekitar kawasan wisata.
"Kita ketahui bersama destinasi wisata di Kulon Progo lumpuh total akibat pandemi Covid-19 ini. Ribuan pelaku wisata hingga jasa pariwisata menganggur. Untuk itu, kami berharap dengan uji coba nanti mampu menggeliatkan kembali ekonomi masyarakat," ujarnya.
Selanjutnya, kata Nining, Dispar akan melakukan simulasi pembukaan di Pantai Glagah pada Selasa (30/6). Namun, pihaknya masih menunggu kejelasan pengelola Pantai Glagah.
"Kesiapan sarana dan prasarana di Pantai Glagah penunjang protokol kesehatan, kami serahkan kepada pihak pengelola, dan kami tidak paksakan jika belum siap," katanya.
Sementara itu, Ketua Pengelola Wisata Kalibiru Sudadi mengatakan destinasi Kalibiru sudah menyelenggarakan simulasi pembukaan untuk pengunjung. Simulasi tersebut melibatkan seluruh pelaku wisata Kalibiru, termasuk pengelola jeep, ojek hingga pemilik warung yang membuka usaha di kawasan tersebut. Jajaran Dinas Pariwisata Kulon Progo dan DIY serta instansi terkait di antaranya Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo turut mengikuti simulasi itu.
Dalam simulasi ini, petugas dari unsur gabungan pemerintah memeriksa penerapan protokol kesehatan, di antaranya penyediaan tempat cuci tangan, pemasangan tanda jaga jarak dan imbauan mengenakan masker yang berlaku bagi pengunjung maupun petugas wisata yang berada di Kalibiru.
"Kami pasang 20 westafel di setiap spot foto, di setiap warung juga ada tempat cuci tangan, lalu pengadaan alat pengukur suhu tubuh dan penyemprotan cairan disinfektan," kata Sudadi.
Untuk menghindari sentuhan langsung antara pengunjung dan petugas loket, pihak pengelola sudah memasang sekat berbahan akrilik di tempat pembayaran tiket.
"Uang yang dibayarkan nanti ditempatkan di nampan khusus, kemudian diambil petugas, sehingga tidak ada sentuhan langsung," katanya.
Selain itu, pihak pengelola juga sudah menyediakan layanan pemesanan tiket secara online dan pembayaran tiket dengan sistem virtual.
Sudadi berharap dengan penerapanprotokol kesehatan di Kalibiru, obyek wisata yang sempat booming pada 2014 silam dan pernah mencatat rekor 7.000 kunjungan per hari ini bisa dibuka kembali.
Dia mengatakan akibat pandemi Covid-19, Kalibiru terpaksa ditutup untuk umum. Penutupan itu berlangsung sejak 27 Maret 2020 berdasarkan instruksi pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selaku pengelola kawasan hutan rakyat yang mencakup wilayah Kalibiru.
Imbas dari penutupan itu, warga sekitar yang menggantungkan hidupnya baik sebagai pegiat wisata atau pedagang di objek wisata tersebut tidak punya penghasilan.
"Penghasilan nol, buat menyambung hidup kami sampai jualan jamu tradisional, tapi hasilnya ya belum cukup, sehingga kami harap hasil simulasi ini baik dan kami bisa buka kembali," kata Sudadi.
