REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah dan DPR mempertimbangkan Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja. Materi muatan menurut MUI harus didasarkan pada keadilan dan sebesar-besarnya kemakmuran terhadap rakyat dan pembatasan tenaga kerja asing (TKA).
Dalam surat resmi terkait pandangan dan sikap MUI terhadap RUU Cipta Kerja, Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas menyampaikan RUU Cipta Kerja harusnya berisi dengan semangat kebersamaan yang berorientasi melindungi kedaulatan ekonomi rakyat dan ekonomi nasional.
“Materi RUU Cipta Kerja harus melindungi kedaulatan ekonomi nasional dan harus membatasi TKA," kata Anwar sebagaimana dalam surat maklumat MUI yang diterima Republika.co.id, Rabu (8/7).
MUI pun mendesak materi RUU tersebut yang tengah dibahasa DPR dan pemerintah agar membatasi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dalam pemberian izin dalam kerangka investasi di bidang usaha tertentu. Selain itu, MUI juga berpandangan diperlukan suatu pengaturan mengenai pemerataan hak.
Kepastian hukum juga diperlukan terutama untuk sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi dalam kemudahan berusaha. Materi RUU juga diharapkan dapat memuat untuk membangun kebersamaan dengan pendekatan kemitraan, kemandirian usaha sektor UMKM khususnya yang berbentuk usaha syariah.
