REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pada Senin (23/7) nasib anak PPDB DKI Jakarta, yang putus sekolah terancam psikologisnya karena tidak mendapatkan sekolah yang ditujukan, setelah melewati proses sistem PPDB online, jalur zonasi, asmiliasi dan berprestasi, yang diperdebatkan karena umur siswa/siswi tersebut.

Ratu Firdha selaku Koordinator Relawan PPDB DKI Jakarta mengatakan, juga menjelaskan banyak siswa yang putus sekolah, meski sudah melewati jalur administrasi.

“Ini mengecewakan juga ya, karena tidak sesuai dengan keinginan anak, ini bisa berdampak pada psikologis anak,” ujar Ratu, Kamis (23/7).

Ratu juga menjelaskan, untuk tidak memikirkan nasib anak yang lebih tua dahulu, namun masih banyak siswa/siswi yang berprestasi di wilyah DKI Jakarta, meskipun umurnya lebih muda.

“Anak lebih muda juga banyak yang berprestasi, ini kasus PPDB ini jangan dilupakanlah ya, kemudian gimana nasib anak yang putus sekolah,” ujarnya.

Dalam hal ini juga diketahui ada 1.000 orang tua murid yang mengadukan proses administrasi PPDB Online DKI Jakarta, karena sistem zonasi, umur dan berprestasi. Namun diantaranya masih ada yang tetap diterima masuk ke sekolah,  meskipun ada yang tidak sesuai dengan jurusan yang mereka inginkan.

Kemudian permasalahan KJP, yang akan diberikan Dinas Pendidikan Jakarta, menurut para orang tua hal tersebut bukanlah solusi yang tepat, karena ketika KJP diberikan tidak semua bisa terdistribukan secara merata.

Sebelumnya dalam rapat internal, Wakil DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, dalam rapat Komisi B, pernah mengutarakan yang sama terkait nasib anak yang putus sekolah karena PPDB Online. Ia meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta, mencari solusi terbaik untuk ratusan siswa yang tidak dapat melanjutkan sekolah akibat terpental dari sistem jalur zonasi pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2020.

“Saya setuju sistem zonasi untuk pemerataan akses pendidikan setiap warga, mendapatkan yang terbaik namun itu tidak boleh diskriminatif. Banyak yang harus putus sekolah karena terpinggirkan oleh sistem. Saya pimpinan perempuan satu-satunya, berdosa saya kalau sampai ada anak di DKI putus sekolah, ibu-ibu lapor saya semua,” ujar Wakil Ketua DPRD sekaligus Koordinator Komisi E DPRD DKI, Zita Anjani.