REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR--Pemerintah Kota (Pemkot) sedang menyiapkan skema memasang pemancar internet atau wifi untuk membantu warga khususnya dalam melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Pasalnya, tak semua masyarakat mampu memenuhi kuota jaringan internet.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menjelaskan banyak menerima keluhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kuota. Apalagi, di tengah pandemi Covid-19 banyak warga yang terdampak secara ekonomi.
"Kita akan kerjasama untuk buat agar keluarga yang punya persoalan akses internet dipecahkan masalahnya," kata Bima di Kota Bogor, Kamis (6/8).
Saat ini, Bima mengatakan, telah meminta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Persandian (Diskominfostandi) Kota Bogor untuk menyiapkan kebutuhan dan pengadaan secara secara teknisnya. Bima menyebut, wifi itu dapat menambal kekurangan yang belum dilakukan pemerintah pusat.
"Kita akan lakukan apa yang belum pusat lakukan, yaitu memastikan infrastruktur IT (information technology) cukup di Kota Bogor," jelas Bima.
Kepala Diskominfostandi Kota Bogor Rahmat Hidayat menjelaskan, sedang menghitung kebutuhan masyarakat terhadap akses internet. Rahmat mengatakan, terdapat dua skema yang disiapkan Pemkot Bogor untuk pemasangan wifi tersebut.
Skema pertama, kata Rahmat, memasang wifi di 68 kelurahan yang ada di Kota Bogor. Namun, Rahmat menilai, skema tersebut bakal tak berjalan efektif.
"Kalo per kelurahan anggaran lebih murah, cuman secara sosial distancing dan jarak tempuh anak sekolah kan jauh dan malah berkerumun," ucap Rahmat.
Sekema kedua, yakni memasang wifi di setiap RW. Meskipun biaya bakal lebih mahal dibanding hanya memasang di kelurahan, tetapi pemasangan wifi di setiap RW akan lebih efektif."Kalo RW kan lebih tersebar. 797 RW kita sedang hitung anggarannya, termasuk juga infrasturkturnya. Kita sudah rapatkan dengan temen-temen," jelasnya.
Rahmat mengungkapkan, wifi tersebut juga dapat dipergunakan oleh pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk memasarkan produknya secara digital. Demikian, pemulihan dan kebangkitan ekonomi di Kota Bogor juga dapat dipercepat.
"Kalo sudah ada wifi kan pemanfaatannya bisa untuk ekonomi dan pendidikan. Misalnya ada produk A, B, atau C di wilayah itu bisa dipasarkan secara online," katanya.
Rahmat menjelaskan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan penyedia jaringan yang ada di Kota Bogor. Sehingga, saat dilakukan pemasangan, wifi akan disesuaikan dengan infrastruktur jaringan yang telah ada di masing-masing kelurahan.
"Kita akan kerjasama dengan operator atau penyedia jaringan yang sudah ada. Karena kalo kita bangun sendiri kan terpusat dan anggaran besar dan proses pengadaannya lebih lama," jelasnya.
Lebih lanjut, Rahmat mengatakan, wifi direncanakan dipasang di tempat umum seperti posyandu maupun balai RW yang memiliki kapasitas 20 Megabit per second (Mbps). Jumlah itu, diharapakan dapat dipergunakan oleh sekitar 40 penggunaan dalam sehari di setiap RW.
Sementara, mengenai biaya pemasangan, Rahmat mentaksir, Pemkot Bogor harus menyiapkan sekitar Rp 1,5 miliar. Biaya itu, dipergunakan untuk membayar tagihan wifi selama empat bulan pada 797 RW.
"Kalo masang di rumah itu kan sekitar Rp 500 ribu (per bulan) ya. Anggap satu RW Rp 500 per bulan. Tinggal dikalikan saja selama kurang lebih 4 bulan," katanya.
