Senin 10 Aug 2020 17:20 WIB

Ketua DPRD DKI Wajibkan Seluruh Fraksi Tes Swab

Tes swab dilakukan karena ada anggota dan PJLP di dua fraksi, kembali terpapar Covid

Rep: Amri Amrullah / Red: Agus Yulianto
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi
Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta, agar seluruh jajaran fraksi partai menjalani tes Polymerase Chain Reaction (PCR) swab. Tes swab ini dilakukan mengingat bertambahnya angka positif corona (Covid-19) di lingkungan DPRD DKI Jakarta.

“Mulai hari ini, sampai sepekan kedepan saya mewajibkan seluruh fraksi tanpa terkecuali menjalani swab tes, termasuk tenaga ahli dan PJLP di masing-masing lantai fraksi,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (10/8).

Dia mengatakan, tes swab perlu dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 di lingkungan DPRD DKI Jakarta. Setelah sebelumnya ada anggota DPRD yang terpapar, Pras--sapaan karibnya-- mengatakan, saat ini telah terjadi penambahan kasus positif Covid-19 baru.

“Ada anggota dan PJLP di dua fraksi kembali terpapar. Ini yang harus kita antisipasi sejak dini,” ungkap Pras sapaan akrabnya.

Sebagai upaya mitigasi penularan, DPRD DKI Jakarta juga memberlakukan pembatasan aktifitas kantor selama dua pekan kedepan. Pras menjelaskan, dalam masa pembatasan, seluruh aktifitas akan diawasi dengan ketat. 

Langkah tersebut diambil sebagai upaya mitigasi penyebaran Covid-19. Selama dua pekan itu juga seluruh bagian gedung akan disterilisasi disinfektan.

Pras mengatakan, keputusan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan bersama empat wakilnya, Mohamad Taufik, Abdurrahman Suhaimi, Misan Samsuri, dan Zita Anjani.

Seluruh kegiatan hanya akan dilakukan dengan mengutamakan skala prioritas. Seperti persiapan pembahasan draf usulan Perubahan APBD tahun anggaran 2020 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Di luar itu, seperti penerimaan aspirasi masyarakat dan penerimaan kunjungan kerja DPRD daerah ke DPRD DKI Jakarta dihentikan sementara.

“Kalau untuk pembahasan APBD Perubahan tetap akan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Dalam rapat pembahasan ini juga akan diawasi, yang tidak berkepentingan dilarang masuk ruangan,” tuturnya.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement