REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaludin, memastikan pemerintah belum akan memberikan kelonggaran bagi Freeport untuk memundurkan target operasi smelter.
PT Freeport Indonesia (PTFI) sempat melayangkan surat kepada pemerintah untuk mendapatkan relaksasi dari target operasi pabrik permunian. Permohonan kelonggaran ini kata Freeport karena adanya pandemi Covid-19 yang membuat pembangunan terhambat.
"Hubungannya pembangunan smleter sama covid apa ya?" ujar Ridwan usai pelantikan dirinya sebagai Dirjen Minerba di Kementerian ESDM, Senin (10/8).
Ridwan mengaku belum mengetahui secara detail apa permohonan Freeport. Hal ini nantinya akan menjadi pekerjaan rumah yang akan dia pelajari secepatnya. Ia pun mengatakan soal hilirisasi hendaknya patuh terhadap aturan yang ada yang merupakan kewajiban dari para perusahaan tambang.
"Saya kira kan undang-undangnya sudah jelas ya bahwa hilirisasi itu penting. Jadi, ya kita patuh apa undang-undang bilang," ujar Ridwan.
Sebelumnya, PTFI sudah mengajukan izin penundaan penyelesaian proyek smelter tembaga di Gresik kepada pemerintah selama satu tahun dari target awal di kuartal IV-2023. Jika dikabulkan, maka smelter ini baru akan beroperasi di akhir tahun 2024 nanti.
Vice President Corporate Communication Freeport Indonesia Riza Pratama menyebut, pihaknya masih menunggu jawaban pemerintah atas pengajuan izin penundaan penyelesaian proyek smelter tersebut. Penundaan dirasa perlu dilakukan lantaran proyek ini terdampak pandemi Covid-19.
Dia menjelaskan, berdasarkan evaluasi per Januari 2020, proyek smelter tembaga PTFI sudah berjalan hingga 4,88 persen atau lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan perusahaan ini sebesar 4,09 persen. Adapun tahapan yang sudah diselesaikan PTFI sejauh ini antara lain proses pematangan lahan atau ground improvement serta perencanaan pra-proyek atau Front End Engineering Design (FEED).
