REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Freeport Indonesia meminta kepada pemerintah agar pabrik smelter yang semula harus beroperasi pada 2023 mundur menjadi 2024. Wakil Direktur Utama PTFI, Jenpino Ngabdi menjelaskan hal ini dikarenakan kontraktor pembangunan smelter menyatakan tidak bisa membangun smelter apabila didesak pada 2023 mendatang.
Jenpino juga mengaku saat ini progress pembangunan smelter baru 5,86 persen. Padahal harusnya, memasuki semester kedua tahun ini target pembangunan smelter menginjak 10,5 persen.
"Hasil verifikasi progress smelter sampai Juli 2020 ini secara fisik 5,86 persen dari rencana 10,5 persen. Verifikasi ini dilakukan oleh Surveyor Indonesia. Dari yang sudah dilaksakana feaibility study, FEED, itu sudah selesai dan juga pemadatan lahan," ujar Jenpino di Komisi VII DPR RI, Kamis (27/8).
Ia menjelaskan karena dampak Covid-19 membuat progress pembangunan berjalan lambat. Ia menjelaskan vendor kontraktor PTFI kesulitan dalam mobilisasi masa dan barang karena covid ini. Hal ini lah yang membuat selama enam bulan terakhir tak ada aktivitas apapun di pembangunan smlter.
"Vendor kami dan EPC Contractor kami saat ini belum bisa finalisasi mereka ada kendala akibat pembatasan di negara mereka karena wabah ini. Jadi sulut mereka. Ada vendor yang sudah aktif ada yang belum. Makanya EPC ini belom final biayanya," ujar Jenpino.
