REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) diputuskan mendapatkan jatah penyertaan modal negara (PMN) pada tahun ini sebesar Rp 5 triliun. Sayangnya, sebenernya dana tersebut masih kurang untuk memenuhi kebutuhan PLN.

Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini menjelaskan sebenarnya pada saat pengajuan PMN ke Pemerintah, PLN sudah mengajukan PMN sejumlah Rp 20 triliun. Namun, dari pihak Kementerian Keuangan hanya mengabulkan Rp 5 triliun saja.

"Kami waktu itu mengajukannya Rp 20 triliun. Untuk alokasi kebutuhan transmisi dan infrastruktur kelistikan. Namun Kemenku baru menyetujui yang Rp 5 triliun," ujar Zul dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (9/9).

Zul merinci pada tahun ini PLN juga sudah mendapatkan suntikan PMN sebesar Rp 5 triliun. Realisasi dana tersebut saat ini sudah sebesar 29 persen. "Kami prioritaskan dana tersebut untuk distribusi, transmisi dan program listrik desa," ujar Zul.

Ia merinci Rp 2 triliun akan digunakan perusahaan untuk membangun sistem distribusi di daerah Sulawesi, Kalimantan, Sumatera dan Indonesia Timur. Alokasi Rp 2 triliun lainnya akan difokuskan untuk transmisi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara. Sementara sisa Rp 1 triliun bakal digunakan untuk program listrik desa di Indonesia Timur.

Zulkifli mengungkapkan, alokasi PMN 2021 bakal memberikan dampak tidak hanya untuk PLN, namun juga bagi pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, tambahan dana PMN juga bakal diusahakan oleh PLN untuk menciptakan keuangan yang sehat.

"Menigkatkan ketersediaan daya mampu dan reserve margin untuk aktivitas produksi masyarakat," jelas Zulkifli.