REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kementerian dan lembaga untuk menerapkan strategi yang terintegrasi dan solid dalam menumbuhkan ekonomi desa dan memitigasi dampak negatif ke pedesaan dari pandemi Covid-19. Jokowi meminta kementerian dan lembaga tidak menjalankan program sektoral yang terkesan jalan sendiri dan melengkapi satu sama lain.

“Kalau tidak terintegrasi, lepas-lepas seperti ini, apa hasilnya, akan tidak kelihatan. Oleh sebab itu semuanya dijalankan dalam strategi besar yang solid dan terintegrasi,” kata Jokowi dalam rapat Percepatan Peningkatan Ekonomi Desa di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (24/9).

Jokowi meminta pengembangan ekonomi desa juga harus berbarengan dengan program pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi desa, sambung dia, harus menjadi perhatian karena pedesaan kini menjadi penyangga ekonomi dari kota besar setelah terjadinya arus balik perpindahan penduduk dari kota ke desa akibat pandemi Covid-19.

“Ini jadi sebuah momentum untuk meng-install ulang, memperbaiki lagi, dan juga melakukan reformasi mengenai strategi besar dalam transformasi ekonomi desa,” ujar Jokowi.

Dalam strategi antara kementerian, Jokowi mencontohkan, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi harus memastikan anggaran dana desa digunakan untuk alokasi belanja yang produktif. Kemudian strategi itu dilengkapi dengan program pembangunan infrastruktur dasar pedesaan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Selanjutnya, menurut Jokowi, Kementerian Perhubungan dapat merencanakan dan membangun konektivitas pedesaan. Kementerian Sosial juga dapat memfokuskan untuk penanganan kepada warga yang kurang mampu.

Begitu pun dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dapat fokus pada pemberdayaan pelaku usaha kecil dan mikro. “Ini jadi harus terintegrasi betul,” kata Jokowi.