REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Imanuel Cahyadi membantah tuduhan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato yang menyebut unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja ditunggangi. Imanuel menegaskan aksi unjuk rasa tercipta atas keresahan bersama masyarakat akan dampak UU Ciptaker.
"Aksi penolakan tersebut terjadi di nasional hingga di setiap wilayah Indonesia. Kita berangkat dari kesadaran kolektif bahwa UU Cipta Kerja ini hanya menguntungkan investor dan pemilik modal, dan bukan merupakan perwujudan sila ke-5 Pancasila, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia," kata Imanuel di Jakarta, Jumat (9/10).
GMNI bersama organisasi gerakan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Nasional bersatu melakukan unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10). Gerakan itu tak muncul tiba-tiba, melainkan melalui proses pengkajian.
"GMNI bersama seluruh elemen Cipayung Plus melakukan aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja setelah melakukan kajian yang mendalam terhadap UU Cipta Kerja," ujar Imanuel.
Imanuel berharap agar pemerintah segera merespon aspirasi masyarakat agar membatalkan UU Cipta Kerja. Ia juga berharap pemerintah tak mengedepankan asumsi negatif atas penolakan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja.
"Pemerintah harus ambil sikap berpihak pada rakyat dengan membatalkan UU Cipta Kerja tersebut. Jangan lihat orangnya, tapi dengar suaranya," pungkas Imanuel.
Sebelumnya, Airlangga menyebut aksi unjuk rasa menentang UU Ciptaker terjadi berkat dukungan pihak tertentu. Sayangnya, Ketum partai Golkar itu tak merinci siapa dalang yang dimaksud.
