Rabu 14 Oct 2020 15:11 WIB

Awal Pandemi, Petani Sukabumi Merugi Karena Harga GKP Rendah

Rendahnya harga GKP ini diperkirakam merugikan petani hingga miliaran rupiah

Rep: riga nurul iman/ Red: Hiru Muhammad
Petani memanen padi miliknya di Ciletuh, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (30/9/2020). Pemerintah menyatakan bahwa stok pangan Indonesia dinilai aman hingga akhir tahun 2020 .
Foto: MUHAMMAD ADIMAJA/ANTARA
Petani memanen padi miliknya di Ciletuh, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (30/9/2020). Pemerintah menyatakan bahwa stok pangan Indonesia dinilai aman hingga akhir tahun 2020 .

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI--Pada masa awal pandemi beberapa bulan lalu harga gabah kering panen (GKP) di Kabupaten Sukabumi cukup rendah. Dampaknya petani mengalami kerugian karena harganya dibawah harga pembelian pemerintah (HPP).

"Dari segi produksi tidak terpengaruh, namun hanya dari harga di pasaran sempat rendah di awal masa pandemi," ujar Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Sudrajat kepada wartawan, Rabu (14/10). Terutama selama tiga bulan yakni Maret, April, dan Mei 2020 lalu.

Menurut Sudrajat, harga GKP pada bulan tersebut hanya Rp 3.700 per kilogram. Padahal HPP GKP mencapai Rp 4.200 per kilogram.

Sudrajat mengatakan, saat ini harga gabah sudah kembali normal tapi gabahnya tidak ada karena sudah melalui masa panen. Ia mengatakan rendahnya harga GKP ini diperkirakam merugikan petani hingga miliaran rupiah. Sebab ungkap Sudrajat, petani mengalami kerugian sebesar Rp 500 per kilogram. Sehingga jika ditotalkan maka kerugian cukup besar.

Lebih lanjut Sudrajat menuturkan, dari segi produksi salah satunya luas tanam di Kabupaten Sukabumi melampaui dari yang ditargetkan. Di mana pencapaian luas tanam sebanyak 178 ribu hektare dari target seluas 164 hektare. "Sehingga ada kelebihan seluas 20 hektare," kata Sudrajat. Terlampauinya luas tanam ini karena hujan terus menerus sehingga pasokan air cukup untuk mengairi lahan pertanian di Sukabumi.

Sudrajat menuturkan, dengan tercapainya target luas tanam maka produksi padi juga melebihi kebutuhan atau surplus. Hal ini menunjukkan ketersediaan pangan di Sukabumi aman dan mencukupi kebutuhan warganya.

Anggota Komisi IV DPR RI drh Slamet mengatakan, kalangan DPR akan mengawal sektor pertanian terus berkembang agar ketersediaan pangan mencukupi di masa pandemi. "Sektor pertanian walaupun awalnya plus tapi turun karena terdampak Covid," imbuh dia.

Dalam kondisi apapun ungkap Slamet, hasil petani semua orang membutuhkannya. Sehingga pemerintah harus serius kepada sektor pertanian. Namun kalau anggaran Rp 21 triliun sebenarnya kurang.

Idealnya ungkap Slamet, anggaran pertanian disamakan dengan pertahanan di atas Rp 30 triliun. "Sebagi wakil rakyat dari Sukabumi, kami membawa program di Sukabumi pada 2021 dan memastikan bisa berjalan dengan baik," kata dia yang berasal dari daerah pemilihan Kota/Kabupaten Sukabumi.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement