REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Massa pemerintahan di periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memasuki tahun pertama. Partai Demokrat memberikan berbagai catatan untuk pemerintahan Jokowi yang didampingi Ma'ruf Amin, dengan menyebut Jokowi telah berubah 'warna'.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan mengaku memahami dalam periode keduanya, Jokowi pernah menyatakan akan memimpin tanpa beban sehingga acap kali mengeluarkan kebijakan yang tidak populer. "Akan tetapi saya mengingatkan agar seluruh kebijakan harus sesuai dengan koridor hukum serta kehendak dari rakyat," ujar Hinca melalui keterangannya, saat dihubungi Republika.co.id, Senin (19/10).
Hinca mengatakan, semua pihak harus mengakui bahwa tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah. Pemerintah harus menghadapi pandemi Covid-19 dan juga berjibaku dengan ancaman resesi ekonomi sehingga diperlukan leadership yang jelas dalam mengelola negara di situasi seperti ini.
Namun, Hinca melihat bahwa pemerintahan Jokowi masih belum maksimal dalam membangun komunikasi dengan pemerintahan daerah. "Kita bisa lihat pada masa awal pandemi terdapat beberapa perbedaan pendapat serta kebijakan dalam menghadapi pandemi antara pusat dan daerah," ujar dia.
Komunikasi yang kurang pas, kata Hinca, juga terjadi ketika UU Cipta Kerja disahkan. Bahkan, komunikasi yang kurang pas itu sudah terdengar sejak masa pembahasan.
Menurut dia, dinamika seputar UU Ciptaker membuat suasana demokrasi terhimpit dan banyak menyisakan pertanyaan di otak publik tentang nafsu besar pengesahan omnibus law uu cipta kerja.
Hinca juga mengingatkan Jokowi pernah menaikan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres No. 64 Tahun 2020 yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada akhir Februari lalu. Akan tetapi, dua bulan kemudian iuran BPJS kembali naik.
"Ini menunjukan tendensi yang sangat tidak baik dilakukan oleh Kepala Negara, seakan tidak mematuhi keputusan hukum yang ada," ujarnya menegaskan.
Hinca menambahkan, hal penting yang layak dicermati dalam satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi Periode kedua adalah aspek kebebasan sipil. Menurut dia, bahwa Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2020 naik menjadi 74,92.
Akan tetapi Indeks Kebebasan Sipil justru mengalami penurunan sebanyak 1,26 poin. Sebagaimana pada Juni 2020, Presiden Jokowi beserta dengen Menkominfo divonis bersalah terhadap pemblokiran internet di wilayah Papua dan Papua Barat.
"Padahal setiap orang tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan serta mengakses informasi," ujarnya.
Politikus Senior Partai Demokrat ini pun mengingatkan agar ke depan, Jokowi mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia. "Boleh saja berbeda warna di periode kedua, akan tetapi tetap saja harus mengutamakan kepentingan Merah-Putih yang kita cintai," kata dia.
