REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI mengapresiasi ketegasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melalui jajarannya di daerah dalam menangani pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) di tahapan kampanye. Upaya ini mesti terus dilakukan supaya pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 benar-benar terbebas dari ancaman penularan Covid-19. 

"Sikap Bawaslu harus didukung dan semua stakeholders mesti satu sikap tegas terhadap pelanggaran prokes covid-19," terang Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, Selasa (27/10). 

Menurut dia, prokes bersifat wajib untuk dilaksanakan seluruh pihak mulai pasang calon kepala daerah, tim sukses hingga pelaksana dan pengawas pilkada. Pasalnya ketentuan itu merupakan syarat supaya kontestasi politik di 270 daerah ini berjalan aman tanpa penularan Covid-19. 

"Wajib dilakukan, karena ketaatan pada protokol Covid-19 pra syarat utama bagi pilkada yang aman dari Covid-19," kata dia. 

Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, suara kritis publik dan pengawasan yang intensif terhadap kepatuhan pasangan calon atas penerapan protkes dapat menekan pelanggaran. Pelanggar dapat secara otomatis berbenah diri karena mendapat sorotan tajam. 

"Makanya mulai ada perbaikan perilaku calon terkait disiplin pada protokol kesehatan," katanya.

Titi juga meminta pengawas dan penegak hukum tidak lengah karena biasanya semakin mendekati masa tenang dan hari pemungutan suara, kompetisi akan semakin sengit dan cenderung panas. Biasanya potensi pelanggaran akan meningkat. 

"Oleh karena itu strategi pengawasan harus diefektifkan dan mengajak masyarakat untuk terus terlibat dalam melakukan pengawas terhadap calon dan timnya untuk patuh pada aturan main dan prokes yang ada," kata dia.