REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Pemerintah Rusia segera menyelesaikan perjanjian tentang pendirian pangkalan logistik Angkatan Laut (AL) di Sudan. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan Kementerian Pertahanan untuk merampungkan kesepakatan dengan negara Benua Afrika tersebut.

Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin menyebut telah menyetujui rancangan perjanjian untuk membangun pangkalan logistik angkatan laut di Sudan pada 11 November lalu. Saat ini pihaknya disebut telah dalam tahap pengajuan penandatanganan dokumen proposal kepada Presiden.

Dilansir Alarabiya English pada Senin (16/11), perjanjian tersebut memuat tentang pembangunan fasilitas logistik Angkatan Laut Rusia di Sudan. Pembangunan pangkalan dikatakan bertujuan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Fasilitas tersebut bersifat defensif dan tidak ditujukan untuk negara lain.

Pangkalan ini disebut akan digunakan untuk melakukan perbaikan dan pengisian persediaan logistik untuk awak kapal angkatan laut Rusia. Para tentara juga diharapkan nantinya bisa beristirahat di wilayah tersebut.

Dalam salah satu poin kesepakatan, Rusia menginginkan ada maksimal empat kapal perang yang boleh tinggal di pangkalan logistik angkatan laut tersebut. Hal ini termasuk dengan kapal angkatan laut dengan sistem nuklir yang akan mematuhi syarat norma-norma keselamatan nuklir dan lingkungan.

Rusia menjadi salah satu negara yang aktif menempatkan pangkalan militernya di sejumlah negara. Beberapa adalah negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, India, China, hingga Jerman.