REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar proses penyelenggaraan pilkada yang saat ini sedang berlangsung agar menjadi perhatian utama jajaran pemerintah sehingga tak menimbulkan klaster Covid-19 baru. Ia pun menginstruksikan baik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Idham Azis, dan Satgas Penanganan Covid-19 untuk mengawasi pelaksanaan pilkada ini.
“Saya juga minta kepada Mendagri, Kapolri, dan Satgas di daerah untuk memberi perhatian khusus pada proses pilkada. Karena ini tinggal kurang lebih dua minggu lagi agar ini juga tidak mengganggu pekerjaan besar kita yaitu menyelesaikan Covid dan ekonomi,” kata Jokowi dalam rapat terbatas laporan komite penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (23/11).
Presiden pun meminta agar aturan disiplin protokol kesehatan ditegakan secara ketat, khususnya pada saat hari pencoblosan dan masa kampanye terakhir nanti. Untuk mencegah terjadinya gelombang kedua pandemi, Jokowi juga mengingatkan agar langkah-langkah pencegahan dan intervensi terhadap potensi kegiatan yang melanggar protokol seperti kerumunan dilakukan dengan tegas.
“Lakukan tindakan pencegahan sedini mungkin,” ujar dia.
Jokowi juga mengingatkan agar strategi rem dan gas dalam penanganan Covid-19 benar-benar dijalankan dengan baik. "Jangan sampai kendor dan juga risiko memunculkan gelombang yang kedua ini yang bisa membuat kita setback mundur lagi,” ujar Jokowi.
Per 22 November, Jokowi menyebut kasus aktif Covid di Indonesia tercatat sebanyak 12,78 persen. Angka ini jauh lebih rendah dari rata-rata kasus aktif di dunia yang mencapai 28,41 persen.
Sedangkan rata-rata kesembuhan juga semakin meningkat di Indonesia yang saat ini mencapai 84,03 persen. Angka rata-rata kesembuhan di dunia saat ini berada pada 69,20 persen.
“Ini agar terus kita perbaiki,” kata Jokowi.
