REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya menyambut baik rencana pemerintah pusat yang akan mengangkat satu juta guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Budiaman Sanusi berharap seleksi PPPK dapat diprioritaskan untuk guru honorer yang sudah lama mengabdi. Sebab, banyak guru yang sudah bertahun-tahun mengajar, tapi statusnya masih honorer.
"Mudah-mudahan yang diutamakan tenaga honor dulu yang sudah menjadi PPPK bertahun-tahun. Bukan diskrimansi dengan yang lain, tapi mereka (guru honorer) kan sudah mengabdi lama dan memiliki pengalaman," kata dia saat dihubungi Republika, Rabu (25/11).
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, masih ada sekitar 1.300 guru di daerah itu yang berstatus honorer. Ia mengatakan, para guru honorer di daerahnya diberi upah dengan hanya mengandalkan biaya operasional sekolah (BOS).
Akibatnya, upah yang diterima guru honorer masih di bawah upah minimum kabupaten/kota (UMK) Kota Tasikmalaya. "Kondisi mereka juga salary-nya memprihatinkan. Hanya dipenuhi BOS dan tak sampai UMR," kata dia.
Kendati demikian, Budiaman tetap akan melihat kualitas guru yang bersangkutan. Para guru honorer juga diminta mulai melakukan persiapan untuk mengikuti seleksi PPPK, termasuk menyiapkan dokumen yang diperlukan.
Dengan rekrutmen satu juta guru PPPK, ia berharap, kualitas pendidikan di Indonesia dapat lebih meningkat. Selain itu, kesejahteraan para guru juga dapat lebih baik.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, seleksi PPPK 2021 dibuka untuk satu juta guru. “Tahun-tahun sebelumnya, banyak guru-guru honorer kita harus menunggu dan antre untuk membuktikan diri.
Pada 2021, semua guru honorer dan lulusan Pendidikan Profesi Guru bisa daftar dan mengikuti seleksi,” kata dia melalui keterangan resmi. Namun, Ia menegaskan tidak kompromi soal kualitas pendidik. Menurut dia, hanya yang lulus seleksi yang akan menjadi guru PPPK.
