Kamis 26 Nov 2020 05:47 WIB

Menhub Apresiasi Jepang Soal MRT dan Pelabuhan Patimban

Jepang-RI kerja sama dalam pembangunan MRT dan Pelabuhan Patimban.

Red: Muhammad Hafil
Menhub Apresiasi Jepang Soal MRT dan Pelabuhan Patimban. Foto: Menhub Budi Karya Sumadi meninjau progres proyek pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat
Foto: Humas Ditjen Hubla
Menhub Apresiasi Jepang Soal MRT dan Pelabuhan Patimban. Foto: Menhub Budi Karya Sumadi meninjau progres proyek pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Indonesia Budi Karya Sumadi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Jepang atas kerja samanya dalam dua proyek besar pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia. Yaitu, pembangunan infrastruktur transportasi yaitu Mass Rapid Transit (MRT) dan Pelabuhan Patimban.

Menhub juga menyampaikan harapannya agar pembangunan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya dapat dikerjasamakan dengan pemerintah Jepang hingga selesai. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat mengikuti rangkaian acara 18th ASEAN & Japan Transport Minister Meeting secara virtual di Jakarta, Rabu (25/11).

Baca Juga

“Proyek Mass Rapid Transit (MRT), Pelabuhan Patimban, dan kereta cepat Jakarta-Surabaya menjadi komitmen Jepang dalam menanamkan investasinya di Republik Indonesia,” ungkap Menhub melalui siaran persnya yang diterima Republika, Rabu (25/11).

Pelabuhan Patimban akan beroperasi akhir tahun 2020 dengan kerjasama pengelolaan Terminal pusat ekspor-impor kendaraan atau produk otomotif (car terminal). Sementara itu, terkait MRT tahap kedua masih dalam tahap finalisasi desain dan akan akan dibangun pada tahun 2022.

Sedangkan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya, pembangunannya dimulai pada tahun 2022 dan ditargetkan selesai 2026 atau lebih cepat. Perkiraan nilai investasi proyek prioritas tersebut adalah Pelabuhan Patimban kurang lebih Rp30 triliun, proyek MRT fase kedua Rp15 triliun, dan fase ketiga sekitar Rp 30 triliun. Sedangkan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya dibutuhkan anggaran Rp 80 triliun.

Sementara itu, Menteri Negara Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang Iwai Shigeki selaku Ketua Delegasi Pemerintah Jepang mengatakan, pihak Jepang menginginkan kerja sama yang sudah terjalin baik antara Jepang dengan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia dapat terus berlanjut kedepannya.

“Saya berharap Jepang dapat menjadi mitra sejati ASEAN untuk membantu menyelesaikan masalah di sektor transportasi di kawasan ASEAN dan membahas bersama upaya pemulihan sektor transportasi di masa pandemi Covid-19 dengan memanfaatkan pengalaman yang kami miliki,” ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Menhub Budi juga menekankan bahwa Indonesia memperhatikan pentingnya keselamatan pelayaran seperti keselamatan kapal-kapal yang menghubungkan konektivitas antar pulau di Indonesia.

“Saya percaya keselamatan pelayaran kapal tersebut tidak hanya untuk kepentingan perairan wilayah Indonesia tetapi juga perairan regional,” ujar Menhub.

Menhub Budi juga menyampikan bahwa kondisi pandemi Covid-19 di seluruh dunia memerlukan kerjasama negara-negara ASEAN dan Jepang  terutama pada transportasi  udara. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan penumpang angkutan udara serta mendukung pariwisata dan memulihkan industri penerbangan.

 “Hal ini juga penting untuk meningkatkan pemulihan ekonomi  global,” jelas Menhub Budi.

Dalam pertemuan ASEAN dan Japan Transport Meeting ini membahas kerjasama di dalamnya yaitu pengajuan ASEAN Japan Transport Workplan tahun 2020-2021 dan kerjasama baru yang mencakup pengembangan kapasitas /evaluasi terminal kontainer di wilayah ASEAN, pengembangan keselamatan transportasi laut untuk kapal-kapal kecil di perairan ASEAN, dan ASEAN-Japan Action Plan on Environment Improvement Transport Sector 2021-2025.

Selain itu, pertemuan ini juga menyampaikan beberapa proyek eksisting seperti  laporan akhir tentang strategi promosi kapal cruise dibawah ASEAN-Jepang, pedoman tentang pemeliharaan saluran pelayaran di ASEAN,  pedoman keselamatan rute pelayaran di negara-negara ASEAN, dan laporan perjanjian penerbangan regional ASEAN-Jepang.  

Pertemuan ini dihadiri oleh para Menteri Transportasi dari negara mitra ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement