REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, pembukaan sekolah baiknya tidak dilakukan terburu-buru. Sebab, harus diakui masih banyak sekolah di Indonesia yang belum siap memenuhi seluruh daftar periksa protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
"Tidak lebih dari 50 persen sekolah-sekolah kita di seluruh Indonesia yang siap untuk menyiapkan seluruh alat protokol kesehatan, baik pengadaan toilet, cuci tangan, dan seterusnya," kata Huda, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang disiarkan secara daring, Senin (30/11).
Dia mengatakan, darurat pendidikan dikarenakan pandemi saat ini memang terjadi. Menurutnya, yang terbaik dilakukan saat ini adalah sinergi seluruh pemangku kepentingan pendidikan agar anak-anak Indonesia tetap mendapatkan hak-hak mereka.
Kebijakan pembukaan sekolah pada Januari 2021 yang akan datang merupakan hasil dari diskusi yang cukup rumit. Huda mengakui, hal ini tidak mudah untuk diputuskan.
"Oleh karena itu, saya ingin sampaikan sekolah tidak perlu buru-buru untuk memutuskan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dalam Januari yang akan datang," kata dia.
Huda menegaskan, sekolah harus memastikan seluruh daftar periksa dari Kemendikbud dipenuhi. Pemerintah daerah juga harus melakukan pengawasan secara berkala terkait kesiapan setiap sekolah.
"Selama checklist belum dipenuhi, selama itu pula sekolah tidak perlu terburu-buru untuk membuka sekolah pada Januari," kata Huda menegaskan.
Menurutnya, pemerintah juga harus memikirkan pendanaan untuk pemenuhan fasilitas protokol kesehatan di sekolah. Sebab, banyak sekolah yang tidak bisa memenuhi pengadaan alat kesehatan ini melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ataupun BOP PAUD.
Pihaknya berharap, jika dimungkinkan di luar dana yang sudah disubsidikan ke sekolah perlu didorong afirmasi anggaran lain. Untuk sekolah-sekolah supaya siap dalam rangka PTM Januari ini.
"Tentu ini butuh proses dan kami konsolidasikan ini terus menerus. Semoga ada kesepahaman dengan Kementerian Keuangan supaya ada afirmasi atau anggaran khusus dalam rangka antisipasi sekolah tatap muka Januari ini," kata dia.
