Selasa 01 Dec 2020 21:58 WIB

Tjahjo: Pemerintah akan Lebih Selektif Buat Lembaga Baru

Menpan RB menyebut pemerintah selektif buat lembaga baru berdasar undang-undang

Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Foto: dokpri

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo hadir dan meresmikan langsung Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di Jalan Gubernur HA Bastari, Palembang, Jumat (27/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah memiliki prinsip untuk selektif dan hati-hati dalam membentuk lembaga baru. Prinsip tersebut, kata Tjahjo Kumolo, akan digunakan dalam setiap pembahasan aturan perundang-undangan bersama anggota legislatif.

"Pemerintah akan hati-hati dan selektif seandainya ada amanat dari sebuah undang-undang yang baru diputuskan bersama-sama dengan DPR yang harus membentuk badan/lembaga atau komite-komite," ujar Tjahjo dalam konferensi pers pembubaran LNS dari Gedung Kementerian PAN-RB, Jakarta, Selasa (1/12).

Menurut Tjahjo, prinsip selektif dan hati-hati itu perlu untuk menyempurnakan pelaksanaan undang-undang yang dibentuk bersama lembaga legislatif, serta mempercepat pengambilan keputusan pemerintah terkait dengan amanat regulasi tersebut.

Oleh karena itu, Menteri PAN-RB akan terus mengoordinasikan prinsip tersebut dengan jajaran kementerian yang lain. Tjahjo mengatakan bahwa dampak pembubaran lembaga dari sisi anggaran memang kecil karena memang bukan anggaran yang menjadi titik tolak pembubaran lembaga tersebut.

Pembubaran lembaga terjadi, menurut dia, karena efektivitas dan efisiensi kewenangan lembaga-lembaga itu belum mampu berjalan optimal.

Sepuluh lembaga yang dibubarkan tersebut, menurut Menteri PAN-RB, belum bisa seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ditegaskan pula bahwa KPK tidak dibubarkan karena tugasnya dalam bidang pemberantasan korupsi berjalan optimal dan juga terus didorong pemerintah melalui strategi nasional pencegahan korupsi (stranas PK).

Lembaga lain yang juga tidak bisa dibubarkan, kata Menteri Tjahjo, adalah Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu.

"Nah, masih banyak lembaga yang kami kaji. Akan tetapi, pengkajiannya yang (dibentuk) undang-undang, (harus dibahas) bersama dengan DPR, termasuk yang (dibentuk) peraturan pemerintah juga penjabaran dari undang-undang, akan kami libatkan masukan dari masyarakat dan masukan dari DPR," kata Tjahjo menandaskan.