REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Survei menyebutkan sebanyak 80,5 persen masyarakat ingin program bantuan kuota internet dilanjutkan pada 2021.
Survei tersebut terungkap dalam diskusi dan rilis temuan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Outlook Pendidikan 2021: Membangun Ekosistem Pembelajaran Daring & Pentingnya Internet Sehat”, yang digelar Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI).
Tahapan FGD tersebut dilaksanakan mulai 7–12 Desember 2020 dengan melibatkan 6 pakar, pengamat dan praktisi pendidikan.
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, mengatakan FGD digelar merupakan tindak lanjut dari temuan survei nasional tentang program kuota internet gratis Pusdatin Kemendikbud RI. Survei yang digelar Oktober 2020.
“Tentu di era revolusi industri 4.0 dan gelombang teknonologi digital yang makin canggih, pembelajaran daring punya prospek yang panjang. Apalagi menurut survei kami, aspirasi publik ingin program kuota internet gratis perlu dilanjutkan pada 2021,” ujar Ali Rif’an, Kamis (17/12).
Karena itu, menurutnya, di pengujung 2020, perlu dibuat diskusi khusus soal outlook pendidikan 2021, khususnya menyoal ekosistem pembelajarn daring dan pentingnya internet sehat. “Itulah alasan mengapa kita ingin membahas secara khusus outlook pendidikan 2021,” tambahnya.
Sementara itu, menurut Plt Kepala Pusdatin Kemendikbud RI, M Hasan Chabibie, teknologi bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan saat ini dan di masa mendatang. Itulah mengapa bantuan kouta internet gratis sangat penting, sebagai upaya menjaga nyala api pendidikan nasional.
"Teknologi bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan sekarang dan di masa mendatang. Bantuan kuota internet bentuk negara hadir, dan upaya menjaga asa dunia pendidikan kita di tengah pandemi," kata dia.
Sementara itu, peneliti utama bidang pendidikan Lembaga Arus Survei Indonesia, Budy Sugandi, dalam pemaparan temuan FGD mengatakan, dalam konteks membangun ekosistem pembelajaran daring, kolaborasi antara pihak pemerintah dan swasta menjadi prasyarat penting .
“Untuk membangun ekosistem pembelajaran daring, pihak pemerintah harus bersinergi (baik Kemendikbud sebagai pencipta regulasi ataupun Kominfo dan kementerian lainnya sebagai penunjang) dengan pihak swasta (yakni pihak provider ataupun pemilik aplikasi dan platform pembelajaran daring),” kata Budy Sugandi.
Sementera terkait pentingnya internet sehat, Budy mengatakan perlu adanya edukasi yang berkesinambungan, seperti halnya tidak melakukan ujaran kebencian (hate sepeech) dalam pemakaian internet (bermedia sosial). “Kampanye yang menyeluruh ke seluruh komponen untuk menggunakan internet sehat perlu secara gencar dilakukan,” tambahnya.
Acara tersebut juga dihadiri sejumlah narasumber antara lain, Dr Achmad Samsudin (Kaprodi Pendidikan Fisika UPI), Fikri Muslim (peneliti LIPI), dan Fransisca Oetami (CEO Clevio Coder Camp).
