REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan wakilnya Amsakar Achmad maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Pasangan calon (paslon) nomor urut 2 ini meraih 267.497 suara dari total 366.135 pemilih yang menggunakan hak suaranya, sehingga mengantarkan Ruli-Amsakar kembali memenangkan pilkada.
Rupanya, istri Rudi, Marlin Agustina, juga maju menjadi calon wakil gubernur Kepulauan Riau (Kepri) berpasangan dengan Ansar Ahmad. Paslon nomor urut 3 ini pun memperoleh suara terbanyak dengan 308.553 suara.
Selain pasangan suami istri, ada pula hubungan ayah anak yang menang pilkada di Kepri. Calon gubernur yang meraih suara tertinggi, Ansar Ahmad, memiliki putra yang juga ikut bertarung di Pilkada 2020 yaitu Roby Kurniawan.
Roby menjadi calon wakil bupati Bintan mendampingi calon bupati Apri Sujadi, sang petahana. Pasangan calon nomor urut 01 ini juga berhasil mengumpulkan suara terbanyak dengan 49.855 suara.
Ansar dan Roby sama-sama politikus Partai Golkar. Sebelum maju menjadi calon gubernur, Ansar merupakan bupati Bintan dua periode selama 2005 sampai 2015. Kemudian Ansar menjadi anggota DPR RI pada 2019, tetapi akhirnya mundur untuk menjadi calon gubernur.
Keempat pasangan itu belum ditetapkan menjadi pasangan calon terpilih karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih membuka kesempatan peserta pilkada melayangkan gugatan perselisihan hasil pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jika tidak ada paslon di daerah tersebut yang mengajukan sengketa, penetapan calon terpilih dilakukan paling lama lima hari setelah MK secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU.
Sementara itu, Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, secara legal formal memang tidak ada yang salah dengan terpilihnya suami istri atau ayah anak menjadi kepala daerah. Namun secara etika dan pendidikan politik, hal tersebut kurang mendidik dan justru melanggengkan politik kekerabatan atau politik dinasti.
"Bila kecenderungan itu terus dilanjutkan maka akan makin melanggengkan politik kekerabatan," ujar Titi kepada Republika, Selasa (22/12).
Meskipun mereka terpilih melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat, tetapi peran partai politik (parpol) yang dominan memberikan akses pencalonan kepada mereka. Suami istri atau ayah anak yang memimpin posisi publik mengesankan terbatasnya kader partai mengisi rekrutmen politik melalui pilkada.
Apalagi relasi antara suami istri atau hubungan kekerabatan lainnya sangat mungkin menimbulkan terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas roda pemerintahan daerah. Menurut Titi, seharusnya parpol membuka ruang pencalonan yang lebih inklusif dengan memberi kesempatan lebih luas kepada banyak orang untuk maju pilkada.
Titi menyebutkan, fenomena yang terjadi sekarang ini menunjukkan rekrutmen politik hanya dikuasai segelintir orang saja. Akses dan inklusif pencalonan makin menyempit karena mengutamakan faktor kekerabatan di antara elite politik.
Padahal, kata Titi, sebenarnya parpol mempunyai banyak kader yang bisa didorong maju dan mengisi posisi-posisi penting publik. Politikus parpol seharusnya berupaya maksimal menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan dalam kepemimpinan politik dan pelayanan publik dengan membuka seluas-luasnya kesempatan masyarakat menjadi kandidat kepala daerah sesuai kompetensinya.
Titi mengatakan, praktik politik kekerabatan kental dengan nuansa mempertahankan kekuasaan. Dampaknya adalah penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi seperti tindakan korupsi.
"Seseorang itu maju di pilkada tentu untuk merebut kekuasaan. Saat sedang berkuasa tentu kekuasaan yang ada ingin dipertahankan," kata Titi.
