REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, penyebab banjir di Kalimantan Selatan masih harus dikaji secara komprehensif. BNPB perlu mengkaji penyebab banjir ini dengan melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup maupun Kementerian Pekerjaan Umum.
"Untuk banjir yang tentunya masih perlu ada kajian lebih lanjut. Yang jelas bahwa pengelolaan daerah aliran sungai kita harus bicara dari hulu ke hilir," ujar Kepala Pusat Data dan Komunikasi BNPB Raditya Jati dalam konferensi pers daring, Sabtu (16/1).
Menurut dia, selain soal lingkungan hidup, pengelolaan wilayah sungai dan penataan ruang juga menjadi komponen yang perlu dikaji. Sekaligus perlu dikaji juga sejauh mana potensi risiko banjir dapat terjadi di wilayah Kalimantan, ketika ada curah hujan yang cukup tinggi.
Di sisi lain, kata Raditya, selama masih ada fenomena La Nina, potensi hujan dengan intensitas tinggi masih bisa terjadi. Hal ini tentu akan berdampak pada potensi banjir, banjir bandang, maupun tanah longsor.
Dengan demikian, ia mengimbau masyarakat terus waspada dan mengenali risiko bencana yang kemungkinan terjadi di daerah tempat tinggalnya masing-masing. Selain itu, ia meminta masyarakat mencari informasi prakiraan cuaca dari BMKG untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
