REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan, China telah melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan kepada Muslim Uighur, Selasa (19/1). Keputusan itu diambil sehari sebelum presiden terpilih Joe Biden dilantik.

Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Mike Pompeo mengatakan telah melakukan pemeriksaan cermat dari ketersediaan fakta-fakta terkait kondisi Muslim Uighur. "Saya yakin genosida ini sedang berlangsung, dan kami menyaksikan upaya sistematis untuk menghancurkan Uighur oleh negara partai China," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan.

Pompeo menyerukan semua badan yuridis multilateral yang relevan dan sesuai bergabung dengan AS dalam upayanya mempromosikan akuntabilitas bagi mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman ini terhadap Muslim Uighur.

Kedutaan Besar China di Washington segera mengkritik keputusan dan deklarasi AS terkait genosida. Ia menyebut, hal itu sebagai campur tangan yang besar dalam urusan internal China. "Apa yang disebut 'genosida' di Xinjiang hanyalah sebuah kebohongan. Itu adalah lelucon yang digunakan untuk mendiskreditkan China," katanya.

Calon menlu AS di pemerintahan Joe Biden, Antony Blinken, mengatakan setuju dengan deklarasi genosida terhadap Muslim Uighur. Dia menyebut, AS tidak boleh mengimpor produk apa pun yang dibuat dengan kerja paksa di Xinjiang.

"Kita perlu memastikan bahwa kita juga tidak mengekspor teknologi dan alat yang dapat digunakan untuk melanjutkan penindasan mereka," kata Blinken saat berbicara di Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS pada Selasa (19/1).