REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar masalah masalah politik, hukum dan keamanan di Papua dan Papua Barat dapat ditangani dengan baik. Wapres berharap agar isu-isu itu tidak menjadi kendala upaya percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat sesuai amanat Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020.

"Saya betul-betul ingin memastikan isu Otonomi Khusus (Otsus), pemekaran wilayah atau Daerah Otonomi Baru (DOB), pertahanan dan keamanan, hak asasi manusia (HAM), separatisme dan pengelolaan komunikasi publik, diplomasi internasional serta aspek krusial lainnya terkawal dan tertangani secara paralel, sinergis, dan saling menguatkan," kata Ma'ruf melalui siaran pers Sekretaris Wakil Presiden usai memimpin rapat terbatas Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (28/1).

Ma'ruf juga berharap isu lainnya yakni pertanahan dan tata kelola keuangan dari pembangunan di Papua juga bisa ditangani dengan baik. Hal itu Agar program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat tersebut tidak terhambat.

Wapres juga kembali mengingatkan pentingnya meletakkan perspektif kebijakan Inpres ini dalam semangat dan desain baru untuk Papua, sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas membahas Papua pada tanggal 11 Maret 2020.

"Pertama, evaluasi secara menyeluruh terkait tata kelola dan efektivitas penyaluran dana Otonomi Khusus," ungkapnya.

Kedua, lanjut Wapres, perlunya sebuah semangat baru, paradigma baru, cara kerja baru dalam melaksanakan program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

"Kita harus bangun sebuah sistem dan desain baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat," katanya.