REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, T Ahmad Dadek menyatakan pandemi Coivd-19 telah memberikan dampak besar bagi perekonomian Indonesia dan Aceh khususnya. "Kenaikan angka kemiskinan di Aceh harus dilihat dari kondisi secara nasional dan dalam perspektif pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dan berbagai kendala yang ditimbulkan mulai tidak lancarnya mobilitas ekonomi, sampai dengan dibatasinya aktivitas masyarakat saat itu," kata Dadek di Banda Aceh, Kamis (18/2).
Pernyataan itu disampaikannya terkait rilis Angka Kemiskinan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Ace pada tanggal 15 Februari 2020. Ia menjelaskan persentase penduduk miskin Indonesia per September 2020 sebesar 10,19 persen, lebih tinggi 0,97 poin jika dibandingkan terhadap September 2019 yang sebesar 9,22 persen.
Sedangkan jumlah penduduk miskin telah meningkat menjadi 27,55 juta jiwa, atau meningkat sebanyak 2,76 juta jiwa dari September 2019 yang tercatat 24,79 juta jiwa, Aceh termasuk di dalamnya walaupun naik sebesar 0,44 poin dibandingkan dengan kenaikan nasional sebesar dari 9,22 persen menjadi 10,19 persen atau naik 0,93 poin.
Dadek menyebutkan saat ini persentase penduduk miskin Aceh pada September 2020 sebesar 15,43 persen, atau naik 0,44 poin dibanding Maret 2020 yang sebesar 14,99 persen. Sedangkan jumlah penduduk miskin Aceh pada September 2020 sebanyak 833,91 ribu orang, bertambah 19 ribu orang dibanding Maret 2020 sebesar 814, 91 ribu orang.
Dadek menjelaskan, saat ini Pemerintah Aceh terus berupaya bertahan di tengah kondisi pandemi yang berdampak pada terpuruknya perekonomian daerah. Meski kenaikan angka penduduk miskin Aceh masih berada di bawah nasional.
"Pemerintah Aceh terus melakukan upaya peningkatan perekonomian masyarakat terutama di tahun 2021 ini. kita harus bekerja lebih keras lagi tahun 2021 ini dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi diberbagai sektor," kata Dadek.
Dadek menjelaskan, tahun 2021 Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9.384 triliun. Anggaran itu terdiri atas APBA Rp 8.058 triliun, APBN Rp 1.285 triliun dan CSR Rp 41 miliar.
Dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kemajuan di berbagai sektor dan diharapkan akan berdampak pada penguatan ekonomi. Dadek juga berharap agar Dana Desa juga dapat difokuskan untuk pemberdayaan ekonomi terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19 2021 sambil menunggu proses vaksinasi sehingga pandemi ini berakhir.
Dadek juga menyatakan, Pemerintah Aceh akan merangsang sektor swasta dan UMKM agar dapat bangkit di tahun 2021 ini sehingga pelaku UMKM bisa lebih tahan dan kreatif dalam mempertahankan keberlangsungan bisnisnya. Dadek menjelaskan bahwa isu kemiskinan di Aceh berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Dia mengatakan, kemiskinan di Aceh meningkat tajam saat tahun 2000 sampai 2004 karena konflik bersenjata dan tsunami yang memporak porandakan Aceh pada saat itu.
"Tahun 2020 angka kemiskinan kita 15,20 dan tahun 2021 ini 15,43 persen. Ini artinya Aceh tidak bisa disamakan dengan daerah lain dan harus bekerja keras dua kali lipat," kata Dadek.
