REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Iran berjanji akan segera mengekang berbagai kegiatan terkait program nuklir saat sanksi Amerika Serikat dicabut. Demikian ditegaskan Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif pada Jumat.
"Ketika sanksi dicabut, kami akan segera mengembalikan semua tindakan perbaikan. Sederhana," kata Zarif melalui Twitter.
Pernyataan Menlu Iran itu menegaskan kembali posisi Tehran pada tawaran Washington untuk menghidupkan kembali pembicaraan mengenai kesepakatan nuklir. Pemerintahan presiden AS Joe Biden pada Kamis (18/2) mengatakan AS siap menghidupkan kembali perjanjian nuklir 2015 antara Iran dan negara-negara berpengaruh di dunia.
Perjanjian itu ditinggalkan mantan presiden AS Donald Trump pada 2018. Trump memberlakukan kembali sanksi-sanksi terhadap Iran.
Pada Kamis, Zarif berkicau bahwa langkah yang dilakukan Iran merupakan tanggapan atas pelanggaran perjanjian oleh AS, Inggris, Prancis, dan Jerman. Iran merespons langkah AS dengan memulai pengayaan nuklir melebihi batas pada 2019, sekitar setahun setelah Trump menarik AS dari perjanjian nuklir Iran.
Teheran telah menetapkan batas waktu 23 Februari bagi Washington untuk mulai mencabut sanksi terhadap Iran. Jika sanksi tidak dicabut, kata pemerintahan Iran, mereka akan mengambil langkah terbesarnya untuk melanggar kesepakatan yakni dengan melarang inspeksi mendadak oleh pengawas nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Inggris, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat meminta Iran untuk menahan diri dari langkah itu. Mereka kembali menyampaikan keprihatinan atas tindakan Teheran baru-baru ini untuk memproduksi uranium yang diperkaya --hingga 20 persen-- dan logam uranium.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Kamis mengatakan pemerintahan Biden akan kembali ke perjanjian nuklir jika Teheran benar-benar mematuhinya.
