REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mendukung target Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuka pembelajaran tatap muka di sekolah pada Juli mendatang. Oleh karena itu ia mendorong agar vaksinasi bagi 5 juta tenaga pendidik harus segera dituntaskan.
"Kami menilai target Presiden Jokowi untuk membuka sekolah dan mengadakan pembelajaran tatap muka Juli mendatang harus didukung. Dengan demikian ancaman loss learning bagi anak-anak kita bisa diminimalkan," kata Huda, dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Kamis, (25/2).
Dirinya juga menjelaskan bahwa pembelajaran jarak jauh sebagai alternatif pola belajar selama pandemi Covid-19 banyak dikeluhkan siswa, guru, maupun orang tua siswa. Berbagai kendala mulai dari keterbatasan kuota, minimnya gadget, hingga tidak meratanya akses internet membuat proses pembelajaran jarak jauh tidak berjalan maksimal. Akibatnya banyak peserta didik yang tidak mendapatkan kompetensi sesuai dengan tingkatnnya.
"Harus diakui pembelajaran tatap muka saat ini masih merupakan metode terbaik di Indonesia. Oleh karena itu kami mendukung pembukaan sekolah di awal tahun ajaran baru nanti," tutur politikus PKB tersebut.
Huda juga memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah memulai proses vaksinasi kepada lima juta tenaga pendidik di tanah air. Menurutnya hal ini akan menjadi langkah awal untuk memastikan keamanan proses belajar mengajar dengan tatap muka di sekolah.
"Dengan vaksinasi para guru maka mereka mempunyai imunitas untuk meminimalkan penularan Covid-19 kepada anak didik mereka. Dengan demikian saat ini tinggal mengatur bagaimana protokol kesehatan bagi anak didik agar proses belajar mengajar bisa berlangsung aman," ucapnya.
Selain itu meskipun vaksin telah dipakukan, penerapan protokol kesehatan tetap harus lanjut. Protokol kesehatan yang perlu dilakukan antara lain pembatasan jumlah siswa dalam kelas, adanya thermo gun, westafel, dan hand sanitizer. Selain itu juga harus dijaga kebersihan dan kedisplinan dalam menjaga jarak saat waktu istirahat.
Ia menambahkan, nantinya sekolah juga harus mengatur jam sekolah dalam sistem shift sehingga tidak terjadi kerumunan. Bahkan jika perlu untuk tahap awal sekolah tidak menerapkan jam pelajaran secara penuh, tetapi bertahap sesuai dengan kondisi pandemik di tanah air. "Yang penting sekolah tatap muka bisa dilakukan terlebih dahulu meski bertahap pelaksanaannya," katanya.
